REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo memprediksi, penyerapan dana desa pada tahun ini dapat mencapai lebih dari 99 persen. Optimisme tersebut didasari atas laporan dan hasil audit desa di setiap tahapan telah diterima oleh inspektorat kabupaten secara baik.
Eko menjelaskan, penyerapan tersebut menunjukkan tata kelola dana desa yang baik dari tahun ke tahun. Kunci dari tingginya penyerapan berangkat dari pengawasan yang efektif, oleh pemerintah maupun masyarakat desa itu sendiri. "Tanpa ada pengawasan, program-program dan tujuan tidak dapat tercapai," tuturnya dalam acara Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Sembadha) Tahun 2018, di Gedung G Kampus PKN STAN, Tangerang, Ahad (18/11).
Eko turut mengajak pihak perguruan tinggi untuk ikut mengawasi dana desa, termasuk mahasiswa. Sebab, penanganan dana desa tidak semudah dibayangkan dan membutuhkan keterlibatan dari banyak pemangku kepentingan.
Salah satu tantangan besar dalam pengeolaan dana desa adalah akurasi. Setidaknya, 60 persen kepala desa hanya tamatan SD dan SMP yang membuat mereka sulit membuat perencanaan pembangunan secara mendetail. Sering kali, biaya yang harus dikeluarkan pada realisasi program membengkak dibandingkan perencanaannya.
Selain itu, perangkat desa juga tidak memiliki kelengkapan seperti kabupaten yang memiliki dinas-dinas. Bahkan, lebih dari 10ribu desa tidak memiliki kantor desa. "Dengan keterbatasan ini, kinerja jadi tidak maksimal. Ketika realisasi dan perencanaan tidak sama, mereka akan sulit mengajukan permohonan di tahapan pengucuran dana berikutnya," ucap Eko.
Hambatan lainnya adalah pajak yang dibayarkan desa. Eko mengatakan, toko-toko di desa hampir dipastikan tidak ada yang mengeluarkan faktur pajak atau kerap tidak sesuai. Kondisi ini membuat beberapa kepala desa mengakali dengan membuat faktur sendiri yang menyebabkan pengelolaan dana desa menjadi terhambat.
Tapi, Eko mengatakan, hambatan itu bisa diatasi seiring dengan pengalaman pemerintah dari awal dana desa dicanangkan. Pemerintah tidak menghentikan program ini, justru menambah anggaran setiap tahun. Penambahan anggaran tentunya diiringi dengan pengetatan pengawasan di tingkat desa.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pengelolaan dana desa semakin membaik jelang tahun kelima pelaksanaannya. Dari segi alokasi, dana desa sudah semakin jelas. Akuntabilitas dan transparansinya pun menunjukkan kinerja baik, seiring dengan semakin tingginya keterlibatan dari pemangku kepentingan lain.
Aparat penegak hukum kini juga sudah terlibat mengawasi secara sistematis implementasi dana desa. Agar lebih maksimal, Sri menantang mahasiswa untuk ikut terlibat dalam memikirkan tantangan dan solusi pengelolaan dana desa. "Caranya, jangan sekadar membuat laporan desa. Tapi, ada analisa dan carikan buktinya apa saja," ujarnya.
Sri juga meminta kepada perguruan tinggi untuk memaksimalkan tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Ketiganya harus dilakukan terintegrasi dan memiliki keterkaitan, bukan terkotak-kotak seperti yang banyak dilakukan institusi saat ini.
Tidak kalah penting, Sri mengatakan, perhatian perguruan tinggi ke desa juga harus diorganisir. Jangan sampai semua mahasiswa masuk ke satu atau dua desa saja melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) agar dampaknya bisa lebih meluas. "Jangan semuanya pergi ke desa favorit, sementara desa tertinggalnya semakin tidak terlihat," tuturnya.
Direktur PKN STAN Rahmadi Murwanto menjelaskan, perhatian perguruan tinggi ke desa sudah mulai dilaksanakan sejak beberapa tahun terakhir. Pihaknya juga sudah mencoba mengirim banyak mahasiswa ke desa untuk memberikan manfaat. Termasuk dengan memberi saran dan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan di desa.
Rahmadi menjelaskan, turunnya mahasiswa ke desa juga akan membantu generasi muda untuk melihat persoalan secara lebih nyata. Mereka dapat belajar permasalahan dan membantu memberikan solusi, hingga nantinya memahami kelola keuangan negara. "Mereka juga bisa saling berdiskusi untuk membantu program pemerintah lebih baik lagi," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika