REPUBLIKA.CO.ID, Hubungan antara Partai Gerindra dan Partai Demokrat bisa dibilang panas-dingin jelang Pemilu 2019. Perang sindiran para elite politik kedua partai kerap terjadi belakangan, saling menagih janji komitmen koalisi.

Berawal dari pernyataan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani yang menyinggung janji Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkampanye untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Muzani juga mengingatkan kembali kesediaan putra SBY, Agus Harimurti Yudyhono (AHY) untuk ikut safari politik.

"Pak SBY juga berjanji akan melakukan kampanye untuk Prabowo dan Sandi, walaupun sampai sekarang belum terjadi," kata Muzani di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (13/11).

"Kemudian Pak AHY juga berapa kali akan mengikuti perjalanan Prabowo atau Pak Sandi tapi jadwalnya belum pas. Sudah beberapa kali janjian tapi kemudian belum pas. Pada waktu yang ditentukan kemudian ternyata AHY ada jadwal lain," kata Muzani melanjutkan.

Pernyataan Muzani itu kemudian memicu respons Partai Demokrat. Melalui keterangan tertulis, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Putu Supadma Rudana menyebut pernyataan Muzani tidak dijelaskan secara utuh.

"Sekjen Partai Gerindra memberikan informasi yang tidak utuh, tendensius dan menyesatkan publik serta berusaha menyeret Komandan Kogasma PD pada persoalan yang tidak produktif," kata Putu.

Putu menjelaskan, pada pertemuan Prabowo-Sandiaga dengan SBY dan AHY di kediaman SBY pada 12 September 2018 lalu, memang Sandiaga menjanjikan banyak hal. Salah satunya meminta kesediaan AHY untuk ikut safari dengan Prabowo-Sandiaga.

Namun, Putu berbalik menyebut hingga kini tidak ada kejelasan dari pihak Sandiaga terkait janji tersebut. "Mas AHY menyanggupi tetapi tidak ditentukan waktunya kapan. Hingga hari ini, Mas Sandiaga Uno bukan hanya tidak ada itikad baik untuk menepati janji-janjinya itu, tetapi juga tidak pernah melakukan komunikasi lagi dengan Mas AHY," kata Putu.

Padahal, kata Putu, keseriusan AHY untuk membantu pasangan Prabowo-Sandiaga sudah dibuktikan dengan kesediaan menjadi Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga. Ia justru mempertanyakan keseriusan Sandiaga untuk berjuang bersama dalam pemenangan.

Sebab, Putu mengungkap, hingga saat ini belum pernah ada pertemuan Dewan Pembina BPN. "Seberapa serius Mas Sandiaga Uno berjuang untuk menang ketika duduk bersama antara para Anggota Dewan Pembina saja tidak pernah dilakukan, sehingga tidak jelas siapa akan berbuat apa," ujar Anggota Komisi X DPR tersebut.

Aksi saling sindir tersebut pun kemudian membuat SBY ikut merespons lewat cicitannya Twitter. SBY harus merepons Muzani karena menilai nada komentar yang tak baik dan terus ramai diberitakan media.

"Daripada menuding & menyalahkan pihak lain, lebih baik mawas diri. Mengeluarkan pernyataan politik yg "sembrono", justru merugikan *SBY*," kata SBY.

Baca juga

• Sandiaga Jawab Tudingan Demokrat
• Parpol Bisa Tiru Demokrat Jika Ingin Selamat di Pemilu 2019
• BPN tak Permasalahkan Kritik Narasi Kampanye dari SBY

Harus bertemu

Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat Imelda Sari menyatakan, pimpinan Partai Demokrat dan Partai Gerindra sudah melakukan komunikasi untuk bertemu. Pertemuan dinilai lebih baik daripada perang pernyataan di media massa dan media sosial.

"Saya pikir komunikasi sudah dibangun dan saya kira Sekjen Gerindra juga sudah berkomunikasi langsung dengan sekjen kami untuk mengklarifikasi apa yang terjadi," ujar Imelda saat ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/11).

Menurut Imelda, komunikasi juga tak hanya dilakukan antara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan. Namun juga, komunikasi dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno dengan elite pimpinan Partai Demokrat.

"Saya kira juga ada komunikasi juga antara Mas Sandi dengan pimpinan kami," ujar Imelda.

Karenanya, ia menegaskan Partai Demokrat tetap solid mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga untuk memenangkan Pilpres 2019. Meskipun, Partai Demokrat tetap memfokuskan kemenangan partai dalam hal pemilihan legislatif (pileg).

"Insha Allah (solid), tidak ada masalah itu, komunikasi dan dialektika dalam pebedaan pendapat itu sesutu yang biasa tetapi di dalam satu tujuan saya kira semuanya sama," kata Imelda.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade juga sepakat, partai koalisi pengusung Prabowo-Sandiaga sebaiknya bertemu. Apalagi, BPN sedang dan terus bekerja untuk memenangkan pasangan nomor urut 02 tersebut.

"Saya rasa lebih baik kita tidak usah berkomentar di media lebih baik kita bertemu saja, tidak usah berkomentar di media sesama teman koalisi gitu loh," pinta Andre saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (16/11).

Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun, menilai tokoh dari Partai Demokrat perlu diberikan kompensasi yang nyata agar bersikap adem dalam Pemilihan Presiden 2019. Misalnya, dengan memberikan posisi wakil gubernur DKI Jakarta kepada Agus Harimurti Yudhoyono.

"Demokrat baiknya diberi kompensasi lebih dan nyata oleh Gerindra. Ya contohnya bisa saja dengan mengajukan AHY sebagai cawagub Anies Baswedan tapi diajukan oleh Gerindra," kata dia kepada Republika.co.id, Jumat (16/11).

Rico menuturkan, sejak AHY tidak menjadi cawapres Prabowo, hubungan Prabowo dan Demokrat memang cenderung panas-dingin. Secara formal, dukungan Demokrat terhadap Prabowo tidak bisa ditarik.

"Tapi secara informal. Jika tidak segera diperbaiki, mesin Demokrat bisa saja pindah ke Jokowi," papar Rico.

Ikuti Whatsapp Channel Republika