REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Intelijen Negara (BIN) menjelaskan informasi tentang adanya 41 masjid di lingkungan pemerintah yang terpapar radikalisme. Informasi tersebut berdasarkan hasil survei kegiatan khotbah yang disampaikan penceramah.
Juru Bicara BIN Wawan Hari Purwanto menjelaskan, survei itu dilakukan oleh P3M NU yang hasilnya disampaikan kepada BIN sebagai peringatan dini atau early warning. Kemudian,survei itu ditindaklanjuti dengan pendalaman dan penelitian lanjutan oleh BIN.
"Keberadaan masjid di Kementrian/Lembaga dan BUMN perlu dijaga agar penyebaran ujaran kebencian terhadap kalangan tertentu melalui ceramah-ceramah agama tidak mempengaruhi masyarakat dan mendegradasi Islam sebagai agama yang menghormati setiap golongan," kata Wawan, Ahad (18/11).
Hal tersebut pun sempat disampaikan disampaikan oleh Kasubdit di Direktorat 83 BIN Arief Tugiman dalam diskusi Peran Ormas Islam dalam NKRI, di Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) Jakarta, Sabtu (17/12) kemarin. Wawan melanjutkan, ini merupakan upaya BIN untuk memberikan early warning meningkatkan kewaspadaan, tetap menjaga sikap toleran dan menghargai kebhinekaan.
Selanjutnya, kata diabdilakukan pemberdayaan da'i untuk dapat memberikan ceramah yang menyejukkan dan meng-counter paham radikal di masyarakat.
Wawan juga menambahkan soal tujuh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang terpapar radikalisme, dan 39 persen mahasiswa di 15 Provinsi tertarik dengan paham radikal. Data itu, kata dia adalah benar.
"Namun data PTN dimaksud hanya disampaikan kepada Pimpinan Universitas tersebut untuk evaluasi, deteksi dini dan cegah dini, tidak untuk konsumsi publik, guna menghindari hal-hal yang merugikan universitas tersebut," ujar Wawan menitup.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
