Rabu 14 Nov 2018 16:21 WIB

Bangun 50 Desa Wujud Pengabdian TNI kepada Rakyat

TNI AD membangun jalan baru sepanjang 52 kilometer di 50 kota/kabupaten Indonesia

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Karta Raharja Ucu
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono hadiri penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada Senin, (13/11) di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimatan Timur.
Foto: Republika/Rizky Suryarandika
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono hadiri penutupan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada Senin, (13/11) di Desa Melintang Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimatan Timur.

REPUBLIKA.CO.ID, KUTAI KERTANEGARA -- TNI AD menuntaskan program kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-103. Sekitar 50 desa di 50 kabupaten dan kota dibangun matra darat dalam satu bulan.

Program itu juga menghasilkan pembangunan jalan baru sepanjang 52 kilometer yang tersebar di 50 kota/kabupaten seluruh Indonesia. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Mulyono menutup kegiatan TMMD ke-103, Selasa, (13/11) di Desa/Kecamatan Muara Wis, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimatan Timur. KSAD mengatakan, TMMD 103 dilaksanakan sebagai wujud pengabdian TNI AD bagi masyarakat.

TMMD, kata KASAD, juga jadi bukti perjuangan secara bersama TNI dan rakyat. Tujuannya, TNI ingin memaksimalkan potensi wilayah dan masyarakat sebagai daya dorong kekuatan pertahanan nasional. "Ini roh perjuangan bangsa, jadi jawaban atas tantangan pembangunan," ujarnya.

Ia menjelaskan, pemilihan lokasi penutupan di Kecamatan Muara Wis karena adanya pembangunan jembatan sepanjang 1.100 meter. Mulyono mengatakan TMMD sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Selain pembangunan jalan, rehabilitasi bangunan yang penting bagi kepentingan umum pun dilakukan.

"TMMD 103 capai pembangunan fisik dan non fisik. Fisiknya bangun infrastruktur di desa buka 52 kilometer jalan baru, perluasan badan jalan panjang 326 kilometer. Rehabilitasi jembatan, rumah ibadah, sekolah dan rumah tak layak huni," katanya dalam sambutan penutupan TMMD. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan orang terdiri dari unsur Muspida, TNI, Kepolisian dan masyarakat umum.

Ia menjelaskan pembangunan TMMD tak hanya fisik saja, melainkan non fisik juga. TNI pun bekerja sama dengan Kemendagri dalam sosialisasi latihan perangkat desa agar mampu mengelola dana desa.

"Itu bangun non fisik. Termasuk sosialiasi tani, bahaya narkoba, bela negara, penyuluhan kesehatan," sebutnya.

Mulyono menyebut kegiatan pembangunan TMMD dilakukan selama sebulan dari 15 Oktober serentak di 50 Kota/Kabupaten. Sebelumnya, dilakukan masa persiapan dan perencanaan sekitar satu bulan. Unsur yang terlibat terdiri dari Muspida, TNI, Kepolisian dan masyarakat umum.

"Ini satukan semangat kebersamaan dan goyong royong bekerja di lapangan jadi kekuatan besar bagi bangsa karena punya visi misi bersama selesaikan masalah pembangunan," katanya dalam sambutan.

Di kesempatan yang sama, Kesultanan Kutai Kertanegara menghadiahi gelar kepada Jenderal Mulyono, karena dianggap memberi kontribusi besar pada masyarakat. Juru Bicara Kesultanan Kutai Kertanegara, Haji Pangeran Haryo Kusuma Poeger mengatakan pemberian gelar karena TNI AD dianggap berkontribusi besar terhadap pembangunan disana. Ia menyebut gelar adat yang diberikan yaitu Pangeran Wira Bumi.

"Gelar pangeran wira bumi artinya Penguasa wilayah bumi. Semoga dapat dimanfaatkan pejabat untuk pegang amanah rakyat Indonesia," katanya pada wartawan.

Gelar adat kesultanan biasanya diberikan di dalam Istana Kesultanan. Namun karena KSAD hanya hadir di kegiatan seremonial penutupan TMMDm maka penyerahan gelar diserahkan di lokasi tersebut. Keputusan itu diambil usai rapat para petinggi kesultanan.

Selanjutnya, usai pemberian gelar tersebut, KSAD menjadi bagian dari keluarga kesultanan. Menurunya, setiap warga Indonesia memang berhak menerima gelar adat tanpa membedakan suku, asalkan kontribusinya besar bagi kesultanan.

"Otomatis jadi bagian keluarga kita. Tidak bedakan suku apapun bagian dari kami," ujarnya.

Gelar adat dari Kesultanan Kutai Kertanegara kerap diberikan pada pejabat tinggi negara sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusinya. Selain KSAD, mantan menteri penerangan Harmoko juga pernah mendapat gelar tersebut.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement