REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla memanggil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Kantor Wapres Jakarta, Selasa. Keduanya dipanggil untuk membahas rekonstruksi pascabencana Lombok dan Palu.

''Ya, kita membahas soal realisasi pembangunan di Lombok dan di Palu, (soal) bagaimana prosesnya. Sebab, kita (harus) selesaikan proses," kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari Antara.

Rekonstruksi pascabencana gempa bumi di Lombok telah berjalan dan terus dipantau perkembangannya oleh Wapres JK. Sedangkan rekonstruksi di Kota Palu rencananya dimulai pada Januari 2019.

Terkait perkembangan rekonstruksi pascabencana di Palu, JK mengatakan saat ini masih dilakukan evaluasi terkait kerusakan dan luas zona merah yang tidak boleh ditinggali lagi oleh masyarakat sekitar. Wapres, selaku Komandan Penanganan Bencana, mengatakan pihaknya selalu meminta laporan terbaru dari Gubernur Sulawesi Tengah tentang kerusakan dan perluasan daerah merah.

''Prosesnya ya itu dievaluasi keseluruhan. Kalau di Palu, menyelesaikan daerah merah yang tidak boleh dibanguni itu, kemudian relokasinya di mana,'' katanya. ''Nanti kita minta laporan Gubernur (Longki Djanggola), setelah itu mulai Januari harus kita bangun.''

Mengenai anggaran pembangunan kembali untuk kedua daerah terdampak bencana tersebut, Wapres mengatakan Pemerintah telah menganggarkan Rp 5 triliun. Sementara, kekurangannya akan menggunakan dana pinjaman dari Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Bank Dunia.

''Ada bagian APBN. Kemudian kalau belum cukup, kita pakai dana yang disiapkan Bank Dunia dan ADB. Sudah ada Rp5 triliun disiapkan untuk dua daerah itu. Nanti kekurangannya kita ambil dari dana siap pakai yang tersedia dari World Bank," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika