REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mendorong mahasiswa ikut serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat, khususnya menggunakan hak politiknya dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun depan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menargetkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi 2019 mencapai 78 persen.
"Tolong adik-adik mahasiswa yang masih belum mempunyai KTP elektronik (e-KTP) untuk segera membuat e-KTP. Yang belum terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk segera mengurusnya agar hak politik Anda tidak hilang sebagai warga negara," kata Tjahjo di Kampus Jimbaran Universitas Udayana, Bali, Sabtu (10/11).
Universitas Udayana menggelar seminar nasional tentang ilmu politik yang mengangkat tema 'Kedaulatan Masyarakat di Indonesia, Peran Supremasi Hukum dan Akuntabilitas Publik' pada hari sama. Salah satu tugas Kementerian Dalam Negeri, ujar Tjahjo adalah menjaga stabilitas daerah.
Ia menilai suatu daerah bisa dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonominya meningkat, angka kemiskinan dan pengangguran ditekan, dan stabilitas terjaga. Perguruan tinggi salah satu unsur lain yang diharapkan berkontribusi bagi pembangunan.
"Siapa pun presidennya, pusat harus memastikan program strategis nasional terlaksana.," kata Tjahjo.
Memasuki tahun politik di mana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden akan digelar, Tjahjo menilai ini bagian tahap konsolidasi demokrasi yang cukup rumit. Meski demikian, dia percaya KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai pengalaman, integritas, profesionalisme, dan otoritas tunggal sebagai penyelenggara pemilu. Mereka didukung unsur kepolisian, TNI, Badan Intelijen Nasional (BIN), kejaksaan, Satpol PP, dan pemerintah daerah.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengajak mahasiswa melawan politik uang yang merupakan lawan dan racun demokrasi. Politik uang merusak konsolidasi demokrasi, sama halnya dengan kampanye yang berhujat, dan ujaran kebencian.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
