Ahad 04 Nov 2018 06:55 WIB

TKN: Pembakaran Bendera tak Bisa Jatuhkan Citra Pejawat

Kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi dan Ma'aruf.

Rep: Ali Mansur, Umi Nur Fadhilah/ Red: Elba Damhuri
Sejumlah peserta aksi berunjuk rasa memprotes pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (2/11/2018).
Foto: Antara/Muhammad Adimadja
Sejumlah peserta aksi berunjuk rasa memprotes pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jumat (2/11/2018).

REPUBLIKA.CO.ID  JAKARTA — Kasus pembakaran bendera masih menjadi polemik dan menimbulkan aksi-aksi masyarakat. Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menilai kasus pembakaran bendera ini tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan citra pejawat dalam Pilpres 2019.

Ace menegaskan kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan Jokowi dan Ma'aruf. "Sangat jelas tidak hubungan kasus pembakaran bendera dengan Jokowi," kata Ace, akhir pekan ini.

Politikus Partai Golkar itu mengingatkan seluruh pihak menyepakati kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid sudah ditangani pada aparat kepolisian. Karena itu, menurut dia, sebaiknya serahkan kasus tersebut sesuai mekanisme hukum Indonesia.

Selama ini, menurut dia, pihak kepolisian sudah bekerja dengan serius menangani kasus pembakaran bendera tersebut. Bahkan, pelaku pembakaran bendera juga sudah diproses hukum.

“Seharusnya tak perlu diperpanjang lagi. Sebagai negara hukum, serahkan ke mekanisme hukum,” ujar Ace.

Ia menegaskan kasus pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat (Jabar), beberapa hari lalu itu tidak ada kaitannya dengan Jokowi-Ma’ruf. Karena itu, apabila ada yg menggiring isu tersebut untuk menjegal pasangan nomor urut 01, maka dia meminta bukti dan fakta terkait.

“Yang melakukan ini juga tidak punya keterkaitan langsung dengan pak Jokowi,” kata Ace.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menilai isu bempakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid di Garud bisa berlanjut menjatuhkan citra pejawat. Karena itu, LSI mengusulkan Jokowi harus bertindak dengan melakukan penegakan hukum yang adil bagi semua pihak.

Apalagi, masih berdasarkan rilis survei LSI, pemerintahan Jokowi sering diidentifikasi tak ramah pada umat Islam.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement