REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, memiliki inisiatif, kepemilikan saham tol Bawen-Yogyakarta diberikan untuk masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).
Hal tersebut penting agar keberadaan jalan tol yang menjadi proyek strategis nasional tersebut dapat memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, terutama di desa yang wilayahnya dilalui jalan tol ini.
Usulan ini mengemuka dalam acara Forum Group Discussion (FGD) tentang Urgensi Pembangunan Jalan Tol Bawen-Yogyakarta, di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Tengah.
"Saya sudah mengusulkan, boleh tidak kalau ownership sistemnya digeser agar rakyat atau Bumdes bisa memiliki saham atas tol. Sekarang ini masih dikaji," kata gubernur.
Selain soal kepemilikan saham, kata Ganjar, pemprov juga terus mengkaji beberapa hal, termasuk dampak dari pembangunan tol Bawen-Yogyakarta tersebut. Namun ia memastikan ruas tol yang dibangun itu tidak mematikan kabupaten/kota yang dilalui, kendati jalan tol di Jawa Tengah pasti memiliki dampak baik positif maupun negatif.
Tugas pemerintah adalah memaksimalkan dampak positif dan mencarikan solusi atas dampak negatif yang kemungkinan timbul dibkemudian hari. Adapun dampak positifnya lanjutnya, tentu keberadaan jalan tol akan meningkatkan sektor ekonomi, pariwisata, evakuasi kebutuhan manusia, dan lain sebagainya.
"Di sisi lain, dampak negatifnya juga pasti ada dan harus dicarikan bagaimana solusinya agar hal itu tidak terjadi,” jelas gubernur.
Beberapa keluhan yang sudah ada terkait pembangunan tol, lanjut Ganjar, seperti usaha kecil dan menengah (UKM) di berbagai daerah yang dikhawatirkan akan gulung tikar. Menanggulangi hal itu, pihaknya sudah mempertimbangkan pembangunan exit tol di sejumlah daerah juga penempatan 30 persen produk UKM di rest area jalan tol.
“Jawa Tengah mendapat satu rest area, meski perjuangan ngos-ngosan. Jadi nanti itu dapat dikelola untuk menampung produk-produk UKM yang ada di Jawa Tengah,” tambahnya.
Pada bagian lain, Ganjar juga mengakui, FGD ini juga untuk menyatukan persepsi serta proses harmonisasi dan sinkronisasi antara sejumlah instansi terkait. Sebab sebelumnya, marak dibicarakan bahwa Jawa Tengah menolak pembangunan tol Bawen-Yogyakarta tersebut.
“Saya tegaskan bahwa Jawa Tengah bukan tidak setuju, hanya ada data yang mesti dikonfirmasi ulang. Nah, tujuan FGD ini untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang ada agar clear semuanya,” lanjut gubernur.
Sesuai rencana pembangunan tol Bawen-Yogyakarta akan dilaksanakan pada Januari 2019. Provinsi DIY sudah setuju, soal jalurnya nanti kemana, menyesuaikan.
"Kalau ada kendala seperti lahan subur atau ada kendala soal gempa nanti kan bisa digeser, ke lokasi yang tentunya mampu meminimalkan risiko tersebut,” kata Ganjar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
