Selasa 30 Oct 2018 14:43 WIB

Emil Petakan 12 Modus Korupsi di Pemprov Jabar

Bersama dengan Tim Saber Pungli, modus-modus korupsi terus diawasi dan diwaspadai.

Rep: Zuli Istiqomah/ Red: Karta Raharja Ucu
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri Subuh Keliling (Suling) di Masjid Al Ikhlas, Parungbingung, Depok, Sabtu (6/10).
Foto: Dok DKM Al Ikhlas
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menghadiri Subuh Keliling (Suling) di Masjid Al Ikhlas, Parungbingung, Depok, Sabtu (6/10).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkomitmen terus memerangi dan mencegah bahaya laten korupsi. Ridwan memetakan ada 12 modus dalam tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.

"Saya komit dengan Pak Saut (Wakil Ketua KPK), saya sudah petakan minimal 12 modus," kata pria yang akrab disapa Emil ini saat menghadiri roadshow Bus Antikorupsi di Balai Kota Bandung, Selasa (30/10).

Emil menyebutkan kedua belas modus tersebut, di antaranya suap-menyuap perizinan, bantuan fiktif hibah atau bansos, setoran paksa bawahan, kutipan paksa bawahan, proyek fiktif. Kemudian ada juga jual beli akses layanan, kutipan paksa proyek, kutipan paksa kepada warga, fee proyek, down-spec proyek, mark up proyek, dan jual beli jabatan.

Ia mengatakan pihaknya berupaya memerangi korupsi di lingkungan pemerintah baik tingkat provinsi dan daerah. Bersama dengan Tim Saber Pungli, modus-modus korupsi terus diawasi dan diwaspadai.

"Dengan instrumen saber pungli, karena kami nggak ada KPK versi provinsi akan perkuat instrumen inspektorat, mohon izin kita ingin bersinergi di daerah untuk melakukan penindakan selama lima tahun ke depan," tuturnya.

Selain pemberantasan, Emil mengatakan upaya pencegahan juga menjadi langkah utama yang terus dilakukan. Sosialisasi bahaya laten korupsi serta edukasi diberikan kepada pejabat dan pegawai pemerintah serta masyarakat umum.

Ia berpesan bagi semua kepala daerah dan pejabat yang ada di seluruh Provinsi Jawa Barat untuk tidak bermain-main dengan jabatan. Dukungan teknologi dan partisipasi aktif warga menjadi ancaman bahwa saat ini tindak pidana korupsi mudah untuk diindentifikasi.

"Ini pesan kepada seluruh kepala daerah atau pejabat, jangan main-main lagi urusan integritas. Teknologi sudah canggih, laporan masyarakat semakin transparan dan makin mudah," ujarnya.

Ia meminta para pejabat serta ASN di pemerintahan daerah di Jawa Barat untuk menjunjung tinggi integritas dalam bekerja. Para pegawai pemerintahan harus melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement