Jumat 26 Oct 2018 00:20 WIB

Pekerjaan di Sulteng Masih Banyak di Masa Transisi

Dana-dana siap pakai masih bisa mudah diakses.

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Muhammad Hafil
Sebanyak 100 huntara untuk 100 kepala keluarga yang terkena dampak gempa dan tsunami di Petobo, Kota Palu telah selesai dibangun Rumah Zakat.
Foto: rumah zakat
Sebanyak 100 huntara untuk 100 kepala keluarga yang terkena dampak gempa dan tsunami di Petobo, Kota Palu telah selesai dibangun Rumah Zakat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Harmensyah, menerangkan, fase transisi dari tanggap darurat bencana ke pemulihan masih berada dalam status keadaan darurat. Karena itu, pekerjaan pemerintah dan kementerian lembaga terkait di Sulawesi Tengah (Sulteng) belum selesai meski tanggap darurat berakhir Jumat (26/10).

"Dalam status keadaan darurat itu ada tiga fase, siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Itu masa darurat semua," ujar Harmensyah di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

Karena itu, pada masa transisi tersebut, masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan seperti pembersihan puing, pembersihan rumah-rumah yang hancur. Termasuk juga menangani urusan hunian sementara dan sekolah sementara.

"Itu perlu dibentuk transisi masa darurat supaya masa daruratnya masih berlaku. Itu gunanya," jelas Harmensyah.

Selain itu, dengan berlakunya masa transisi, dana-dana siap pakai masih bisa mudah diakses. Jika masa darurat berakhir, kata dia, maka untuk mengakses dana tersebut akan sulit dan berlanjut kepada sulitnya menyuplai kebutuhan para pengungsi dan pasukan-pasukan yang bekerja di sana.

Karena itu, proses penyaluran bantuan pun masih akan terus berlangsung kepada para pengungsi yang membutuhkan. Menurut Harmensyah, jangka waktu berlakunya masa transisi ini akan disesuaikan dengan kebutuhan. Ia memprediksi, masa transisi di Sulteng akan berlangsung dua hingga tiga bulan ke depan untuk menyiapkan hunian sementara, sekolah semetara, dan lain sebagainya.

"Mungkin dua atau tiga bulan, tergantung. Pak Menko Polhukam kan ke lapangan akan melihat langsung ke lapangan," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement