REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Yogyakarta dan sekitarnya akan menjadi destinasi wisata sejarah Muhammadiyah. Sehingga orang ingin belajar Al-Islam Kemuhammadiyahan bisa berkunjung ke Yogyakarta.
"Hal itu sudah digagas oleh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yogyakarta kita jadikan Mekkah-nya Muhammadiyah. Karena di sinilah kelahiran Muhammadiyah,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada saat memberikan pengarahan pada acara Event Sejarah berupa Seminar dengan tema “Menggali, Mengembangkan dan Menanamkan Nilai-nilai Sejarah Pendidikan Muhammadiyah sebagai Implementasi Penguatan Pendidikan Karakter ” di Universitas Aisyiyah Yogyakarta, Rabu (24/10).
Di samping itu, katanya, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan mulai tahun lalu telah memprakarsai ingin membangun museum Muhammadiyah dan tempatnya di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Karena yang menawari tanahnya adalah rektor UAD.
“Tahun ini untuk museum tersebut sudah dianggarkan Rp 100 miliar multiyears. Mestinya tahun depan sudah selesai. Kalau dananya kurang yang nomboki (memberikan tambahan-Red) UAD dan yang merawat atau operasionalnya UAD. Tapi UAD nantinya dapat uang banyak, karena akan dikunjungi oleh tamu-tamu yang ingin melihat museum Muhammadiyah,” katanya sambil tersenyum.
Lebih lanjut Muhadjir mengatakan di kantor PP Muhammadiyah yang berada di Jalan KHA Dahlan Yogyakarta, akan dijadikan cagar budaya dan perpustakaan Muhammadiyah.
“Gedung di bagian depan tidak dibongkar karena merupakan cagar budaya, sedangkan di belakang akan dibongkar untuk perpustakaan dan di sebelah barat merupakan tempat parkir. Saya sudah minta kepada Kepala Perpustakaan Nasional untuk ikut terlibat dalam pendirian perpustakaan Nasional,” ujarnya.
Mendikbud mengungkapkan ketika bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada Selasa malam (23/10) juga menyampaikan bahwa Yogyakarta akan menjadi destinasi wisata yang belum pernah ditetapkan yakni menjadi wisata sejarah Muhammadiyah dan hal ini harus betul-betul terealisir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika