Peran tokoh Muhammadiyah Ir Djuanda juga sangat penting dalam menyatukan seluruh kepulauan Indonesia melalui Deklarasi Djuanda 1957, yang menjadi pangkal tolak perjuangan Indonesia di PBB untuk menyatukan lautan dan daratan dalam satu kepulauan Indonesia.
Perjuangan tersebut berhasil tahun 1982 dengan diakuinya kesatuan laut dan daratan kepulauan Indonesia oleh PBB dalam hukum laut internasional. Selain itu, keberadaan Kementerian Agama juga merupakan gagasan tokoh Muhammadiyah dari Jawa Tengah, KH Abu Dardiri.
Menteri Agama pertama ialah HM Rasjidi, dikenal sebagai ilmuwan atau ulama lulusan Universitas Sorbonne, Prancis, yang berasal dari Kotagede, Yogyakarta. Kahar Muzakkir, anggota Panitia Piagam Jakarta, waktu di Al-Azhar, Kairo, melakukan diplomasi di Timur Tengah sebelum yang lainnya.
Sukarno juga Muhammadiyah, bahkan pengurus Majelis Pendidikan saat di Bengkulen (Bengkulu). Tokoh utama kemerdekaan dan proklamator serta Presiden pertama Indonesia itu lama bergaul dan “ngintil” (berguru secara informal) dengan Kiai Dahlan sebagaimana beliau akui sendiri.
Sukarno beristrikan kader Aisyiyah, Fatmawati yang juga putri Konsul Muhammadiyah Sumatra, Hasan Din. Paham Islam progresif menjadi daya tarik Sukarno menjadi anggota dan pengurus Muhammadiyah. Presiden Soeharto juga anak didik sekolah Muhammadiyah.
Kedua presiden itu, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, berjasa bagi perjalanan sejarah dan pembangunan bangsa. Muhammadiyah terus berkontribusi bagi pencerdasan dan pemajuan bangsa lewat pembaruan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan gerakan dakwah lainnya.
Dalam lintasan perjalanan Indonesia, puluhan hingga ratusan ribu SDM terdidik dan berkarakter lahir dari gerakan ini, tanpa mengklaim dirinya gerakan santri.
Dari rahim Muhammadiyah pula hadir Amien Rais sebagai tokoh reformasi, Syafii Maarif tokoh pluralisme dan kemanusiaan. Ada juga sosok Din Syamsuddin, tokoh dialog lintas agama di tingkat nasional sampai internasional.
Apa yang dikerjakan Muhammadiyah diakui masyarakat dan pemerintah. Dalam kerangka itu, pemerintah menetapkan KH Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
