REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Lampung Selatan periode 2016-2021, Zainudin Hasan, juga melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait perkara di Lampung Selatan. KPK menyita 13 aset milik Zainudin yang terdiri dari ruko, tanah, dan kendaraan.
"Dalam proses penyidikan tersebut, dari dugaan penerimaan Rp 200 juta saat operasi tangkap ta gan dilakukan, kami menemukan dugaan penerimaan fee proyek lain sejumlah total Rp 57 miliar," ungkap Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, pada konferensi pers yang dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (19/10).
Dalam jabatan sebagai bupati Lampung Selatan, KPK menduga Zainudin telah menerima dana melalui tersangka lainnya, Agus Bhakti Nugroho. Dana tersebut bersumber dari proyek-proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Lampung Selatan.
"Diduga persentase fee proyek yang dalam tiga tahun tersebut sekitar 15-17 persen dari nilai proyek," terang Febri.
Zainudin diduga membelanjakan peberimaan dana-dana tersebut melalui Agus untuk membayar aset-aset berupa tahan dan bangunan serta kendaraan. Dalam membelanjakan aset-aset itu, Zainudin menggunakan nama keluarganya, pihak lain, atau perusahaan sebagai pemilik dari aset-aset tersebut.
KPK kemudian menemukan dugaan TPPU terhadap Zainudin, di mana dilakukan dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harga kekayaannya. Karena itu, KPK menyangkakan Zainudin melanggar pasal 3 Undang-Undang (UU) No. 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Pada 15 hingga 18 Oktober 2018, KPK telah melakukan penyitaan terhadap 13 aset milik Zainudin yang diduga didapatkan menggunakan dana tersebut. Aset-aset itu terdiri dari satu unit ruko, sembilan unit bidang tanah, dan tiga unit kendaraan darat serta air. Untuk ruko dan bidang-bidang tanah, total asetnya senilai Rp 7,1 miliar.
"Selama proses penyidikan TPPU yang dilakukan sejak 12 Oktober 2018, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 23 saksi," jelas Febri
Ikuti Whatsapp Channel Republika