REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jembatan penyeberangan multiguna (JPM) atau disebut juga skybridge di Tanah Abang, oleh Pemprov DKI Jakarta bersama PD Pembangunan Sarana Jaya telah melakukan soft opening. Kegiatan itu berlangsung di lantai dua JPM, Senin (15/10).
Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Pinontoan mengatakan, meski sudah dilakukan soft opening, skybridge belum dapat dioperasikan secara fungsional. Hal itu disebabkan karena pertimbangan alasan keamanan serta kenyamanan.
"Rencana 15 Oktober ini bisa digunakan secara terbatas, khususnya pejalan kaki dari Stasiun Tanah Abang yang menuju ke Blok G," ujar Yoory saat memberi sambutan dalam soft opening skybridge tersebut.
Selain itu, lanjutnya, untuk percepatan pembangunan skybridge menjadi pertimbangan lainnya. Sehingga rencana untuk dibuka bagi pejalan kaki, ditunda sementara waktu.
Menurut Yoory, pihaknya menargetkan akhir bulan Oktober 2018 nanti pembangunan skybridge bisa selesai sepenuhnya. Sehingga dapat segera digunakan.
Hingga saat ini, Yoory menjelaskan, kemajuan yang telah dicapai dari pembangunan skybridge adalah sebesar 78 persen. Dengan panjang yang telah dibangun sekitar 380 meter, lebar 12,6 meter, dan tinggi 12 meter. 100 unit kios atau lapak juga telah selesai dibangun.
"Yang sebelah utara yang masih harus dikejar. Jadi sedang dibangun ramp, nantinya orang dari stasiun bisa langsung ke Blok F, lalu ada ramp lagi yang bisa langsung ke Jalan KS Tubun, dan ada juga ramp yang bisa ke Jalan Jatibaru Bengkel," papar Yoory.
Ia juga menyatakan, ada beberapa fasilitas yang akan disediakan nantinya terkait kenyamanan, keamanan, dan kebersihan. Seperti lampu untuk penerangan, dan pemasangan CCTV.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jakarta, Teguh Nugroho menambahkan, nantinya akan ada 446 unit kios yang menampung para PKL di skybridge. Dari total PKL sebanyak 650 orang.
"Jadi tadinya ada sekitar 500 sekian pedagang, terus karena kemudian ditambah dengan pedagang dari Gambir, total sekitar 650. Sebanyak 446 pedagang akan dipindahkan ke sini (skybridge) sisanya di Blok F," ujarnya.
Teguh juga menjelaskan, pengawasan skybridge nantinya tidak berada di bawah Pemprov DKI Jakarta. Tetapi langsung oleh PD Sarana Pembangunan Jaya.
Menurutnya, pihak Ombudsman RI tetap akan terus melakukan pengawasan. Terutama dalam hal tarif yang diberlakukan.
"Di bawah PD Pembangunan Sarana Jaya, cuma nanti lewat anak perusahaannya. Nanti kita awasi terus," tegas Nugroho.
Rencananya, lanjut Teguh, para PKL di skybridge akan dikenakan tarif sebesar Rp 500 ribu per bulan. Tetapi untuk tiga bulan ke depan, akan digratiskan sementara.
"Supaya bisa diperkirakan berapa penghasilan para pedagang yang ada di sini. Setelah itu bisa mengestimasikan angka ideal berdasarkan pendapatan para PKL per bulan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
