REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin menilai, sindiran yang ditujukan kepada Presiden Jokowi terkait penundaan kenaikan bahan bakar minyak jenis premium adalah hal biasa. Juru Bicara TKN Abdul Kadir Karding mengatakan, apapun yang dilakukan Presiden Jokowi selalu salah di mata Koalisi Indonesia Adil dan Makmur (KIAM).
Menurutnya, berdasarkan tren yang terjadi selama ini oposisi selalu melakukan serangan dari kebijakan pemerintah, bahkan perilaku Jokowi. "Pasti mendapatkan reaksi yang nyinyir dari teman-teman di sana," katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (10/10).
Karding mencontohkan, ketika penanganan pascabencana di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang medannya berat, pemerintah masih dianggap lamban. Padahal, kata dia, dalam sejarah penanganan bencana, tindakan pemerintah di Sulteng sangatlah serius. Menurutnya, energi pemerintah dalam hal ini tercurah bagi korban terdampak. Jokowi pun, lanjut dia, dalam seminggu sudah dua kali berkunjung ke lokasi kejadian.
"Itu pun teman-temam di sebelah sana masih nyinyir. Jadi tidak heran kemudian kalau penundaan kenaikan BBM ini juga mendapatkan reaksi nyinyir dari teman-teman di sana," katanya.
Justru, Karding mengatakan, kebijakan penundaan kenaikan harga BBM jenis premium merupakan bukti Jokowi menggunakan kewenangannya dengan baik sebagai Presiden. Ia mengatakan, tak semua kajian atau usulan dari kementrian dapat dijalankan. Sebagai kepala pemerintahan, kata dia, Jokowi menggunakan kewenangannya untuk meneliti dan mempelajari kebijakan itu.
"Kalau tak baik untuk rakyat, maka beliau menunda atau mungkin membatalkan atau mungkin punya kebijakan lain," kata dia.
Karena itu, Karding meminta semua pihak menghormati keputusan Presiden Jokowi dalam menunda kenaikan harga premium. Menurut dia, yang dilakukan Jokowi justru mengajarkan masyarakat untuk selalu mendengar semua pihak. "Menjadi pemimpin jangan tipis telinga, gampang terpengaruh, apalagi grusak-grusuk," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
