REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden (Wapres) RI, HM Jusuf Kalla mengatakan pemerintah sipil perlu belajar manajemen krisis dari militer saat menghadapi bencana. Sehingga tidak terjadi kepanikan dan hilangnya kendali pemerintah daerah saat bencana melanda.

Wapres di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (9/10) mengatakan, berdasarkan pengalaman selama ini seringkali terjadi kepanikan dan kehilangan kendali dalam manajemen pemerintahan daerah saat dilanda bencana besar. Hal ini utamanya akibat hilangnya sebagian sumber daya manusia, padamnya listrik, ketiadaan BBM dan putusnya komunikasi.

Dalam keadaan tersebut militer kemudian menjadi andalan dalam tanggap darurat suatu daerah yang dilanda bencana. Melihat pengalaman tersebut, maka pemerintah sipil juga perlu mempelajari manajemen krisis yang diterapkan tentara dalam menghadapi bencana.

"Saya katakan setiap bencana besar di Aceh, gempa dan tsunami selalu Pemda panik dan tidak terkendali. Kemudian seperti kasus di Sulteng maka pengendalian krisis itu atau emergencynya dilakukan tentara. Itu terjadi di Aceh, juga Sulteng," kata JK.

Jadi secara umum, karena itu perlu pemerintah sipil dilatih soal krisis. JK mengatakan harus ada manajemen krisis. Kalau terjadi apa-apa maka ada prosedurnya.

Wapres menyampaikan dirinya telah meminta Lembaga Administrasi Negara (LAN) agar mempelajari masalah tersebut. "LAN saya minta untuk bentuk tim untuk pelajari, kan manajemen krisis apabila terjadi. Bukan berarti tidak kerja pemerintahnya, tapi manajemennya hilang kendali," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika