Selasa 09 Oct 2018 06:45 WIB

Emil Minta Buruh tak Banyak Demo

Emil ingin mengutamakan dialog dan komunikasi.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Dwi Murdaningsih
Demo ribuan buruh di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (21/11).
Foto: Republika/Edi Yusuf
Demo ribuan buruh di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Kota Bandung, Selasa (21/11).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, menerima perwakilan buruh yang ada di Jabar untuk beraudensi di Ruang Kerja Gubernur Gedung Sate, Senin (8/10). Menurut Ridwan Kamil, perwakilan buruh tersebut tadinya akan berdemo besar-besaran.

"Alhamdulillah ada komitmen tidak demo. Mengapa mau mereka demo karena menuntut pencabutan Pergub 54 terkait upah sektoral," ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil kepada wartawan.

Menurut Emil, buruh ingin Pergub terkait upah sektoral itu dicabut karena dari kacamata buruh menurut mereka, ada pasal yang sempat tak terbahas dan mengakibatkan banyak pertanyaan. Sehingga,kalau ini dilaksanakan mereka menemukan kesulitan itu versi mereka. Namun, sebagai gubernur baru, ia belum hapal urusan sedetail itu jadi nanti akan mempelajarinya dulu.

1.400 Buruh PT Il Jin Sun Kecewa dengan Upah Rp 750 Ribu

Emil menilai, hal ini sebenarnya masalah komunikasi. Jadi, kuncinya komunikasi.  "Tapi tolong tulis di zaman saya nggak usah banyak demo capek kan kita bahas saja secara baik dengan baik dan adil itu ikuti," katanya.

Menurut Emil, dalam kesempatan tersebut, ia pun mengatakan kepada buruh untuk apa demo. Karena aspirasi tak sampai. Jadi, ia sekarang memberi waktu untuk menulis keluhan, mendengarkan, dan follow up.

Jadi, kata Emil, sekarang ia sedang mempelajari. Hari ini, ia mendengarkan buruh dengan segala tuntutannya. Kemudian nanti ada rapat internal dengan dinas dan ada rapat dengan Apindo. "Setelah itu saya putuskan apakah Pergub itu ditunda dicabut, atau tetap setelah informasi saya dapat," katanya.

Emil menjelaskan, dalam audensi tersebut intinya buruh ingin metode negosiasinya diperbaiki karena lebih banyak dirugikan. Contohnya, ada persyaratan bahwa untuk negoisiasi Apindo itu harus ada surat kuasa dari perusahaan pusat. Bagi buruh hal tersebut mustahil karena tak ada surat kuasa maka apindo punya alasan tidak negosiasi.

"Ada kecurigaan begitu maka saya mau cek bener nggak dalam pasal itu tidak terjadi perundingan," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement