REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah memiliki komitmen dalam pemulihan kondisi warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB), termasuk dari segi pendanaan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk mengkoordinaikan upaya pemulihan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di NTB dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Untuk NTB, sampai hari ini kami sudah membelanjakan Rp 2,1 triliun untuk kebutuhan seluruhnya, kedaruratan dan bantuan perumahan seperti yang disampaikan Pak Presiden, rumah rusak berat dapat bantuan Rp 50 juta, yang rusak sedang Rp 25 juta, dan rusak ringan Rp 10 juta," ujar Sri saat mendampingi Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional, (IMF), Christine Lagarde di Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, NTB, Senin (8/10).
Sri menjelaskan mekanisme agar anggaran dana tersebut bisa dikeluarkan. Pertama, pemerintah daerah terdampak bencana melakukan pendataan warga yang rumahnya rusak untuk kemudian disampaikan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tahap selanjutnya adalah proses verifikasi dengan akurat.
"Jadi proses verifikasi sudah dianggap selesai 23 ribu kepala keluarga lebih sekarang ini sudah dibayarkan," lanjut Sri.
Sri menerangkan, proses pencairan bantuan dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan ketersediaan bahan bangunan yang ada. "Karena bahan bangunan perlu diadakan secara bertahap, kalau dicairkan sekaligus tapi belum ada bahan bangunan, dia mungkin akan habis tapi tidak bangun rumah. Tujuannya bukan uang tidak boleh diambil tapi kebaikan untuk kita semua merencanakan secara bertahap," kata dia.
Menanggapi permintaan Gubernur NTB Zulkieflimansyah terkait akan datangnya musim penghujan, di mana warga membutuhkan tempat tinggal sementara (shelter) yang lebih layak, lanjut Sri, pemerintah akan mengupayakan. "Untuk 19 ribu (KK) tambahan yang sudah masuk kita akan segera cairkan untuk bantuan perumahan," ucapnya.
Untuk bantuan jaminan hidup (jadup), kata Sri, baru akan bisa diberikan saat warga telah kembali ke rumah yang permanen. Namun, pemda saat ini sudah melakukan inventarisasi data seluruh penduduk terdampak gempa yang nantinya akan mendapatkan bantuan jadup.
"Daftar itu sudah disampaikan. Pemda dan Kemensos akan melakukan verifikasi bersamam BNPB, nanti kami Kemenkeu kita akan langsung cairkan," katanya menambahkan.
Baca juga, Kunjungi Lombok, Bos IMF Bawa Cek Rp 2 Miliar
Ikuti Whatsapp Channel Republika