REPUBLIKA.CO.ID, PALU -- Kepolisian akan melakukan penindakan tegas kepada siapa saja yang melakukan penjarahan toko-toko di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pascagempa bumi dan tsunami yang melanda daerah itu, Jumat (28/9) lalu. Polda Sulteng telah mendapatkan bantuan personel dari Polda Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Gorontalo untuk mengamankan titik-titik yang sudah ditentukan.
"Kami akan melakukan penindakan tegas, bila sudah merugikan, apalagi kalau menyangkut tindak pidana," kata Juru bicara Polda Sulteng, AKBP Hery Murwono, dalam jumpa pers bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, dan Pemprov Sulteng di Markas Korem 132/Tadulako, Palu, Selasa (2/10).
Hal senada disampaikan Kepala, BNNP Willem R, berdasarkan keterangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian, akan dikerahkan 1.400 personel bantuan. Saat ini, ia mengatakan, personel bantuan yang telah tiba 200 orang.
Pascagempa bermagnitudo 7,4 pada Jumat (28/9) lalu, sejumlah swalayan, toko, hingga gudang penyimpanan menjadi sasaran penjarahan masyarakat. Mereka mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Penjarahan yang dilakukan secara terang-terangan pada siang hari itu pun hanya menjadi tontonan masyarakat sekitar. "Sebelum ada bantuan, kami akan mengambil bahan makanan di toko-toko yang ditinggalkan mengungsi oleh pemiliknya," kata salah seorang warga seusai mengambil bahan makanan, seperti beras dan mi, di salah satu pusat swalayan di Kota Palu.
Warga lainnya, Iksan, mengaku ikut menjarah swalayan hanya untuk mencari susu formula dan popok bayi untuk anaknya berumur enam bulan. "Kalau untuk kami yang dewasa, makan mi sudah cukup. Namun, anak saya butuh susu dan bantuan pemerintah belum juga datang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika