REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, tak membantah kemungkinan adanya penjarahan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Namun, ia mengingatkan ada kebijakan di mana pengambilan barang dari toko makanan dan minuman oleh warga akan dibayar oleh pemerintah.

"Ada perbedaan antara penjarahan dan pengambilan barang dari toko makanan dan minuman. Karena keterbatasan suplai, mereka tentu akan ambil barang di minimarket," ujarnya di kantornya di Jakarta, Senin (1/30).

Wiranto menjelaskan, pemerintah telah membentuk kebijaksanaan, daripada terjadi penjarahan liar, pemerintah meminta minimarket dibuka dan makanan serta minuman di sana boleh diambil oleh warga. Makanan dan minuman yang diambil itu akan dibayar oleh pemerintah.

"Kemungkinan (penjarahan) ada, sangat ada. Tapi sementara kebijaksanaannya seperti itu," kata Wiranto.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian mengatakan, warga yang terdampak gempa bumi dan tsunami di Sulawesi Tengah panik karena takut kekurangan logistik. Menurut Tito, logistik seperti makanan dan bahan bakar minyak (BBM) memang menjadi persoalan utama di Sulteng.

"Bukan penjarahan. Mereka itu lapar,” kata Tito di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Gambir, Jakarta Pusat, Senin (1/10).

Untuk menangani kepanikan itu, kebutuhan logistik sudah mulai dikirim dan para pimpinan kementerian lembaga terkait juga sudah berada di sana. Dia menjelaskan, BBM sudah mulai dikirim hari ini dan direktur utama Pertamina sudah berada di lokasi bencana untuk melakukan koordinasi langsung.

Tito mengatakan, Polri juga akan meningkatkan pengamanan. Namun, ia menegaskan, pengamanan tersebut bukan berarti kepolisian melakukan kekerasan kepada masyarakat. “Tetap kami imbau mereka untuk mengindahkan hukum,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika