Jumat 28 Sep 2018 17:25 WIB

Gelaran Pemilu 2019 di Jatim Diyakini Berjalan Damai

Konsep keamanan dengan pendekatan humanis dapat mewujudkan demokrasi

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani
Deklarasi Kampanye Damai. Pasangan Capres nomer 01 Joko Widodo - Maruf Amin (kiri) dan Pasangan Capres no 02 Prabowo - Sandiaga Uno (kanan) bersama KPU melepas merpati usai mengucapkan Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas Pemilu 2019 di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (23/9).
Foto: Republika/ Wihdan
Deklarasi Kampanye Damai. Pasangan Capres nomer 01 Joko Widodo - Maruf Amin (kiri) dan Pasangan Capres no 02 Prabowo - Sandiaga Uno (kanan) bersama KPU melepas merpati usai mengucapkan Deklarasi Kampanye Damai dan Berintegritas Pemilu 2019 di Kawasan Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (23/9).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Gubernur Jawa Timur Soekarwo meyakini, gelaran Pileg dan Pilpres 2019 di Jatim akan berjalan damai, aman, nyaman, dan kondusif. Dia pun menuntut KPU dan Bawaslu mampu mewujudkan pemilu yang jujur dan adil (jurdil). Dia pun menegaskan, TNI-Polri akan mem-back up penuh setiap proses maupun tahapan pemilu.

"Pileg dan Pilpres bisa dilihat hari ini. Jika suasana suatu daerah aman dan nyaman, ditambah dengan kinerja KPU dan Bawaslu dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat," kata Soekarwo di Surabaya, Jumat (28/9).

Soekarwo memyatakan, pendekatan humanis yang dilakukan oleh seluruh aparat keamanan di Provinsi Jawa Timur  menjadi konsep demokrasi baru. Konsep tersebut dilakukan untuk menjadikannya sebagai babak baru dalam membangun rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat.

"Saya kira ini menjadi babak baru, bahwa dalam konsep keamanan dengan menggunakan pendekatan humanis dapat mewujudkan demokrasi di Jatim," ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo.

Saat ini, katat Pakde Karwo, belum pernah ada konsep keamanan yang dilakukan secara humanis selain di Jatim. Terbukti, setiap pemimpin keamanan di Jatim selalu memberikan keteladanan dalam menyelesaikan setiap permasalahan secara humanis.

Apalagi azas demokrasi menurutnya harus memberi kesimbangan pada pemenuhan hak dan kewajiban. Pendekatan humanis telah banyak dilakukan oleh pemimpin TNI-Polri di Jatim melalui pemberian ruang publik secara luas kepada masyarakat.

Menurutnya, pendekatan keamanan yang dilakukan secara humanis jadi model baru yang tidak pernah digagas oleh pemimpin dunia. Kebebasan yang mereka namakan  liberalisasi tersebut, tidak akan pernah bisa terwujud jika antara masyarakat dan pemimpinnya kumpul untuk bersama sama merumuskan masalah.

"Pemimpin yang saling berangkulan dan menyapa serta memikirkan masyarakatnya adalah ciri khas dari Jawa Timuran," kata Soekarwo.

Soekarwo berpendapat, masyarakat Jatim adalah ciri masyarakat yang egaliter. Oleh karenanya, TNI dan Polri harus terus melakukan pendekatan secara humanis. Sehingga masyarakat tidak terasa jika sedang di jaga oleh TNI-Polri khususnya dalam menciptakan suasana aman dan nyaman di Jatim.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement