REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Honor bagi para Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Wiyata Bhakti bisa diambilkan dari dana Bantuan Operasional Sekolah. Hal ini dinilai tidak melanggar aturan, karena dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2018 disebutkan dana BOS yang diterima sekolah setiap triwulan atau semester, dapat digunakan untuk pembayaran langganan daya, jasa, dan juga honor.
''Berdasarkan ketentuan itu, dana BOS yang berasal dari APBN bisa digunakan untuk membayar GTT. Tentunya, harus didahului dengan perencanaan anggaran sekolah,'' kata Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Purbalingga, Jawa Tengah, Sarjono.
Namun dia menegaskan, guru yang bisa dibiayai dengan menggunakan dana BOS, adalah GTT yang belum mendapat bantuan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah. Selain itu, juga harus dengan memperhatikan ketentuan bahwa anggaran yang digunakan untuk membayar honor GTT tidak boleh lebih dari 15 persen dari total dana BOS yang diterima.
''Jadi mengenai besar-kecilnya honor yang diterima GTT, sebenarnya tidak ada batasan. Yang penting, dana BOS yang digunakan untuk membayar honor tidak melampaui 15 persen dari dana BOS karena setiap sekolah,'' katanya.
Lebih dari itu Sarjono juga menyebutkan, GTT atau Guru Wiyata Bhakti yang berhak mendapat honor dari dana BOS harus memiliki kualifikasi S1/DIV. Lebih dari itu, GTT tersebut juga harus memiliki surat penugasan dari pemerintah daerah.
Disebutkan, GTT di Purbalingga yang saat ini masih mendapat honor dari dana BOS, sudah lebih sedikit dibandingkan dengan GTT yang mendapat bantuan tunjangan kesejahteraan dari pemerintah daerah.
Dana BOS yang disalurkan pemerintah pusat pada masing-masing sekolah dasar, selama ini dicairkan dalam setiap triwulan. Sedangkan besaran dana BOS yang diterima, disesuaikan dengan jumlah siswa di sekolah bersangkutan. Pada 2018 ini, besaran dana BOS yang disalurkan ditetapkan sebesar Rp 1.400.000 per siswa per tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
