REPUBLIKA.CO.ID, PURBALINGGA -- Sebanyak 31 desa di Kabupaten Purbalingga menyatakan diri sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA). Pernyataan ini usai ke 31 kades desa dimaksud menyatakan komitmen bersama di hadapan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam acara Launching Pengembangan DRPPA, di Balai Desa Toyareka Kemangkon, Rabu (14/12/2022).
Bupati Tiwi menuturkan, pada 2021, Kabupaten Purbalingga dipilih sebagai kabupaten percontohan DRPPA bersama Kota Semarang. Dua desa yang ditunjuk di wilayah Kabupaten Purbalingga adalah desa Sempor Lor Kecamatan Kaligondang dan desa Pandansari Kecamatan Kejobong. Pada kesempatan itu, bertambah lagi 31 desa yang menyatakan sebagai desa DRPPA, sehingga di Kabupaten Purbalingga sudah ada 33 desa DRPPA. “Saya memang mengharuskan dan mendorong kades-kades perempuan ini untuk lebih dahulu agar bagaimana desanya bisa dilaunching sebagai desa DRPPA. Karena biasannya perempuan mempunyai kepedulian tinggi terhadap permasalahan sosial,” kata Bupati Purbalingga dalam rilis yang diterima Republika.co.id, Rabu (14/12/22).
Tiwi berharap, pada 2023, masing-masing kecamatan bisa terimplementasi. Bahkan berharap seluruh desa di Purbalingga (224 desa) bisa menjadi desa ramah perempuan dan peduli anak.
Ia menjelaskan, tujuan dari pembentukan desa DRPPA antara lain agar ada penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, mengurangi angka dispensasi nikah dini, memberdayakan perempuan melalui berbagai pelatihan, mendorong munculnya keterwakilan kaum perempuan di pemerintahan. “Untuk mencapai tujuan tersebut tidak mungkin dikerjakan sendirian, harus merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada di desa, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, agar tujuan DRPPA tercapai,”tutur Tiwi.
Sementara, Sekretaris DinsosdaldukKBP3A, Pandansari mengatakan, tujuan diselenggarakan kegiatan launching adalah untuk memperkenalkan program DRPPA kepada seluruh masyarakat yang ada di Purbalingga. Selain itu, memenuhi hak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi serta tersedianya sarana dan prasarana publik yang ramah perempuan dan anak. “Di samping itu untuk memperkecil kesenjangan gender, meningkatkan peranan perempuan terutama dalam bidang politik, pengambilan keputusan dan ekonomi,” kata Pandansari.
Peluncuran pengembangan DRPPA ditandai dengan pemukulan gong oleh Bupati Dyah Hayuning Pratiwi usai ke 31 kades menandatangani komitmen bersama. Dalam kegiatan tersebut juga dikukuhkan Relawan Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) yang bertugas di 31 desa tersebut. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi SDM PKH, yakni KPM PKH Graduasi terbaik, PKH Administrasi terbaik dan penyerahan bantuan sosial bagi korban bencana kebakaran, anak yatim piatu serta alat bantu bagi disabilitas.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
