REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon Wakil Presiden (Cawapres) Sandiaga Salahuddin Uno berharap ada perubahan pola debat yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Menurut dia, KPU seharusnya tak mengundang para relawan, simpatisan, maupun kader partai pendukung dari kedua pasangan calon (paslon).

"Langsung diperintahkan relawan, simpatisan, anggota partai enggak boleh datang. Hanya paslon yang datang," kata Sandiaga di Warunk Upnormal, Jalan Raden Saleh, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Ahad (23/9).

Menurut Sandiaga, undangan untuk hadir dalam debat capres-cawapres seharusnya bukan diberikan kepada para pendukung masing-masing calon. Seharusnya, KPU justru mengundang orang-orang yang masih bingung dalam menentukan pilihan (undecided voters).

"Jangan para suporter. Undangnya undecided voter aja, yang menyatakan saya belum menjatuhkan pilihan. Kan bisa," ujar Sandiaga.

Debat Capres-Cawapres juga tak perlu dilakukan secara besar-besaran. Hal ini dinilai akan menimbulkan pemborosan anggaran. Ia berharap kegiatan itu hanya akan mengundang sekitar 100 orang saja.

Agar lebih dekat dengan masyarakat, debat juga bisa diselenggarakan di salah satu kelurahan.

"Simple, kita ngobrol. Enak seperti ini ngobrolnya," ujar dia.

Masih terkait pemborosan anggaran, Sandiaga berpendapat debat Capres-Cawapres tak perlu dilakukan berkali-kali. Bahkan, jika perlu konsep debat itu dihapuskan dan diganti sumbang saran.

"Kalau perlu enggak usah debat, Bikin aja seperti sumbang saran.. Ekonomi lagi seperti ini. Bagaimana pemikirannya?" kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika