REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan meminta para juru bicara kampanye beserta relawan pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk menjaga lisan dan sikap ketika masa kampanye dimulai. Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan, TKN KIK menekankan satunya kata dan perbuatan dalam berkampanye.
"Kami akan berikan sanksi bagi mereka yang tidak mentaati peraturan. Sebab mandat yang diberikan Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf untuk menjaga kedisplinan," kata Hasto di Jakarta, Sabtu (22/9) sore.
Ia meminta agar semua elemen tim kampanye menyuarakan hal yang positif. Kiai Ma’ruf juga telah memimpin doa khusus agar proses kampanye selama tujuh bulan ke depan tidak ada isu-isu negatif yang bisa merusak suasana Pilpres 2019. Termasuk juga isu negatif yang berkaitan dengan kubu lawan, Prabowo-Sandiaga.
Hasto mengatakan, sesuai apa yang telah disampaikan TKN KIK dalam beberapa kali kesempatan, yakni harus ada satu kesatuan antara perkataan dan perbuatan. Ia meyakini para anggota TKN, jubir, serta relawan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia memahami hal itu.
Baca juga, Kiai Ma'ruf Mundur dari Rais Aam PBNU.
Pejawat dalam pengundian nomor urut di KPU, Jumat (22/9) malam juga menyatakan akan mengedepankan gagasan untuk Indonesia lima tahun ke depan. Menurut Hasto, Jokowi sebagai pejawat tentu memiliki kinerja yang memiliki daya tawar bagi masyarakat. “Itu yang akan kita lakukan dan sampaikan selama kampanye,” kata Hasto.
Pada Ahad (23/9) besok, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menggelar karnaval kampanye damai di kawasan silang Monas, Jakarta Pusat. Seluruh partai politik peserta Pemilu beserta pasangan capres-cawapres akan menghadiri karnaval sekaligus menyatakan deklarasi damai.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, karnaval tersebut utamanya ditujukan sebagai pernyataan komitmen peserta Pemilu 2019 untuk melakukan kampanye damai. Para peserta diwajibkan mengenakan pakaian adat untuk menunjukkan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai keragaman. Namun, tetap bersatu untuk kepentingan bangsa.
Partai politik juga tidak diperkenankan membawa atribut atau simbol masing-masing. Seluruhnya akan difasilitasi oleh KPU agar karnaval berjalan tertib. “Pada substansinya, deklarasi itu mengajak bahwa kampanye Pemilu 2019 harus dilaksanakan dengan penuh kedamaian, edukasi masyarakat, dan bisa mewujudkan kedaulatan Pemilu,” tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
