REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyiapkan anggaran sebesar Rp 50 miliar untuk membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengatasi kekeringan di sejumlah wilayah di Indonesia. Dana tersebut digunakan untuk memberikan air bersih ke wilayah-wilayah yang membutuhkan.
"Dana tersebut digunakan untuk operasional droping air bersih oleh BPBD. Hujan buatan kurang optimal jika diterapkan karena sedikitnya awan-awan potensial yang ada di atmosfer," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, pada Republika.co.id, Jumat (21/9).
Sutopo menambahkan, diperkirakan kekeringan pada tahun 2018, ini tidak banyak berpengaruh pada ketahanan pangan. Tidak banyak pertanian yang mengalami puso secara luas sehingga berdampak pada produksi pangan secara nasional.
Selain melakukan upaya penanganan kekeringan jangka pendek dengan menambah air bersih, upaya jangka panjang juga terus dilakukan. Sutopo menyebut hal yang dilakukan antara lain dengan berbagai macam pembangunan waduk, rehabilitasi hutan dan daerah aliran sungai, pembangunan jaringan air bersih, meningkatkan pembangunan embung, konservasi tanah dan air, peningkatan kualitas lingkungan dan sebagainya.
"Pembangunan ini juga diikuti gerakan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan pelestarian lingkungan hidup," kata Sutopo.
Berdasarkan data yang dihimpun Posko BNPB, kekeringan melanda 11 provinsi yang terdapat di 111 kabupaten/kota, 888 kecamatan, dan 4.053 desa. Kekeringan telah menyebabkan 4,87 juta jiwa terdampak. Masyarakat mengalami kekurangan air bersih sehingga harus mencari air ke sumber-sumber air di tempat lain. Sebagian harus membeli air bersih dan menggantungkan pada bantuan droping air bersih.
Sebagian besar kekeringan melanda wilayah Jawa dan Nusa Tenggara. Beberapa daerah yang mengalami kekeringan cukup luas adalah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, NTB, NTT, dan Lampung.
Pendataan kekeringan di wilayah Bali masih dilakukan. Namun berdasarkan laporan BPBD, kekeringan tidak terlalu berdampak luas di Bali pada tahun ini.
Di Provinsi Jawa Barat kekeringan terdapat di 22 kabupaten/kota yang meliputi 165 kecamatan, 761 desa, dan berdampak pada 1,13 juta penduduk mengalami kekerangan air bersih. Di Jawa Tengah, sebanyak 854 ribu jiwa penduduk terdampak kekeringan yang terdapat di 28 kabupaten/kota, 208 kecamatan dan 1.416 desa.
Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebanyak 1.23 juta jiwa penduduk terdampak kekeringan yang berada di 9 kabupaten/kota, 74 kecamatan, dan 346 desa.
Begitu juga di Provinsi NTT, kekeringan berdampak pada sekitar 866 ribu penduduk yang tersebar di 22 kabupaten/kota, 254 kecamatan dan 896 desa. Sedangkan di Yogyakarta, kekeringan terdapat di 3 kabupaten/kota, 21 kecamatan, dan 25 desa yang menyebabkan sekitar 132 ribu penduduk terdampak.
Ikuti Whatsapp Channel Republika