Selain mengeluhkan soal impor beras, Buwas juga berharap kementerian dan lembaga terkait tak menyerahkan persoalan ketersediaan gudang beras kepada Bulog. Padahal, kata dia, permintaan impor beras yang memenuhi gudang Bulog merupakan permintaan dari pemerintah.
"Jika saya harus menyewa gudang baru, itu jadi biaya tambahan. Ada yang bilang itu urusan Bulog saja. Matamu! Enggak bisa gitu dong," kata Buwas.
Menurut dia, pemerintah seharusnya dapat bersinergi dengan Bulog, termasuk soal penyediaan gudang untuk menampung cadangan beras pemerintah. Sebab, kata Buwas, jika pemerintah ingin mengimpor beras lagi, gudang Bulog dipastikan tidak bisa menampungnya.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita enggan mengomentari soal penuhnya gudang Bulog akibat impor beras. Menurut Enggartiasto, kebijakan impor yang sudah diputuskan Kemenko Bidang Perekonomian mengamanatkan impor dilakukan Bulog.
"Enggak tahu saya, bukan urusan kami. Itu sudah diputuskan di rakor menko, urusan Bulog," ujar Enggar di kantor Kemenko Maritim, Selasa (18/9).
Data beras Menko Darmin
Menteri Koordinator Bidang Perekonomaian Darmin Nasution menyatakan data proyeksi produksi beras yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) sering meleset. Akurasi data menyangkut proyeksi produksi beras tersebut penting karena turut memengaruhi kebijakan pemerintah, misalnya terkait impor.
Baca Juga: Buwas: Tak Perlu Impor Beras Sampai Juni 2019
Data proyeksi produksi beras Kementan yang disoroti oleh Darmin yaitu sebanyak 13,7 juta ton dalam tiga bulan awal 2018. Secara rinci, angka proyeksi produksi beras tersebut terdiri dari 2,5 juta ton pada Januari 2018. Kemudian 4,7 juta ton pada Februari 2018 dan 6,5 juta ton pada Maret 2018.
Ketika dilakukan rapat koordinasi membahas beras pada 19 Maret 2018, Darmin menyebutkan stok beras medium dan premium tinggal 590 ribu ton, atau berkurang dari stok 903 ribu ton per 15 Januari 2018. Jumlah stok tersebut tidak terlalu banyak mengingat kebutuhan konsumsi beras sebulan secara keseluruhan mencapai 2,4 juta ton.
Ikuti Whatsapp Channel Republika