REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid mengatakan, pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tetap berjalan optimal, meski dihadapkan pada bencana gempa yang melanda sejak awal Agustus. Terutama Dinas PUPR dan Dinas Pertanian, tetap fokus memberikan pelayanan di bidang infrastruktur dan fasilitas umum yang diharapkan mampu menjamin keamanan pangan di Lobar.
Kondisi tersebut telah mampu mencuri perhatian Pemerintah Pusat yang kemudian mengganjar Lobar dengan Penghargaan sebagai Terbaik Nasional di bidang Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan (OP) Irigasi 2018 ini. Penghargaan tersebut diterima Bupati Lobar Fauzan Khalid di Hotel Grand Inna Padang Sumatra Barat yang langsung diberikan Dirjen Bangda Kemendagri RI, Selasa (18/9).
Acara pemberian penghargaan digandeng dengan acara Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Alam Wilayah Barat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Acara dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Bangda Kemendagri Diah Indrajati.
Di hadapan 580 orang undangan dan juga dihadiri oleh KemenPUPR, Bappenas, Kemenko Perekonomian, dan Kemenkeu RI, Bupati Fauzan terlihat semringah menerima plakat penghargaan. Plakat penganugerahan tersebut diberikan karena Lobar dinilai sebagai Kabupaten Penyelenggara OP Irigasi Terbaik Nasional pada 2017 lalu. 10 Pemerintah Provinsi lainnya yang juga mendapat penghargaan yaitu Bali, Lampung, DI Jogjakarta, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat, Gorontalo, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan kabupaten/kota seperti Cirebon, Paya Kumbuh, Kulon Progo, Jember, Pati, Kota Baru, Sinjai, serta Kabupaten Grobogan.
Lobar mampu menyisihkan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Pemkab Lobar dianggap mumpuni dan berkomitmen dalam mengelola irigasi. Fauzan sendiri mengaku bangga dengan capaian tersebut. "Alhamdulillah capaian kita tahun ini terbaik nasional. Kalau tahun lalu kita hanya mampu menempati nomor urut ketiga, sekarang kita nomor urut satu," ujar Fauzan dalam keterangan tertulis yang diterima Republika.co.id di Lombok Barat, NTB, Rabu (19/9).