Rabu 19 Sep 2018 09:42 WIB

Polda Jatim Terjunkan 26 Ribu Pasukan Amankan Pemilu 2019

Jajaran Polda Jatim juga akan dibantu oleh jajaran TNI dari Kodam V/Brawijaya.

Rep: Dadang Kurnia/ Red: Esthi Maharani
polisi
Foto: istimewa
polisi

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Lucky Hermawan mengungkapkan, pihaknya akan mengerahkan sekitar 26 ribu pasukannya untuk mengamankan seluruh tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Dalam proses pengamanan tersebut, nantinya jajaran Polda Jatim juga akan dibantu oleh jajaran TNI dari Kodam V/ Brawijaya, yang mengerahkan sekitar 17 ribu pasukannya.

"Untuk kekuatan personel yang dilibatkan itu ada 26 ribu. Kemudian dari TNI itu dua pertiga (Kodam V/ Brawijaya) yaitu ada 17 ribu yang dilibatkan. Sisanya dari Linmas nanti," kata Lucky saat ditemui seusai melaksanakan apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata 2018 di Mapolda Jatim, Surabaya, Rabu (19/9).

Terkait kerawanan-kerawanan dalam setiap tahapan Pemilu 2019, Luky tidak memungkiri adanya. Bahkan, menurutnya, hoaks dan hate speech yang saat ini sudah berseliweran di media sosial, termasuk ke dalam salah satu kerawanan dalam tahapan Pemilu 2019. Namun, Luky meyakinkan jajarannya sudah siap mengatasi berbagai kerawanan tersebut.

"Yang jelas kerawanan masing-masing tahap ada. Termasuk saat ini di media, terutama yang kita rasakan bentuk-bentuk memecah belah, seperti hoaks, hate speech, ini sudah muncul. Ini akan kita lakukan (penindakan) tetap dengan Satgas yang kami bentuk," ujar Luky.

Luky pun menegaskan kesiapan jajarannya untuk bisa mengamankan berbagai tahapan Pileg dan Pilpres 2019. Menurutnya, apel gelar pasukan dengan sandi operasi Mantap Brata 2018 yang dilaksanakan dengan jajaran TNI dan pemangku kepentingan terkait juga merupakan bentuk kesiapan aparat keamanan dalam rangka pengamanan Pileg dan Pilpres 2019.

"Kita siap melaksanakan Operasi Mantap Brata bersama-sama TNI dan stakeholder lainnya. Hari ini seluruh jajaran, baik polda, polres ini melakukan yang sama gelar pasukan dengan melibatkan satuan TNI dan Polri, serta stakeholder semacam pemerintah daerah," kata Luky.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement