'Bahaya Mengintai' di Balik Sikap Koalisi Kubu Prabowo-Sandi

REPUBLIKA.CO.ID, Sikap Partai Demokrat yang mengizinkan kader-kadernya mendukung Jokowi-KH Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 tak mendapat kecaman apa pun dari partai politik koalisi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Padahal, sikap Demokrat ini dikhawatirkan akan mengganggu jalannya proses perjuangan kubu Prabowo-Sandi menjadi pemenang Pilpres 2019.

Sikap ‘lunak’ itu ditunjukkan dengan komentar-komentar dari politikus pendukung Prabowo-Sandi. Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra Andre Rosiade, misalnya, mengaku tidak ingin ikut campur urusan rumah tangga Partai Demokat. Ia menilai, hal tersebut merupakan urusan internal Partai Demokrat.

"Silakan Demokrat menentukan urusan internalnya, yang jelas kami tentu optimis Demokrat dan tim tetap solid bersama kami. Itu yang kami rasakan selama ini," ujar Andre, Ahad (9/9).

Ia mengungkapkan, Partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Partai Demokrat terkait keputusan Partai Demokrat tersebut. Adanya anggapan yang menilai Partai Demokrat bermain dua kaki, Andre menyebut biar masyarakat yang menilai.

Sementara itu, Andre menegaskan bahwa hal semacam itu tidak ditemukan di Partai Gerindra. Kader Partai Gerindra 100 persen mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. "Nggak ada kader kami yang dukung Pak Jokowi," ujarnya.

Bahkan, bakal cawapres Sandiaga Uno pun memahami sikap Partai Demokrat yang mempersilakan kadernya di sejumlah daerah untuk mendukung bakal calon presiden pejawat dan calon wakil presiden Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin. Sandi menilai, setiap partai memiliki mekanisme sendiri-sendiri. "Kita serahkan kepada masing-masing partai," kata Sandi, di Jakarta, Ahad (9/9).

Sandi justru enggan berkomentar banyak saat disinggung mengenai adanya anggapan yang mengatakan bahwa Partai Demokrat bermain dua kaki. Namun, menurutnya, kebijakan partai seharusnya sejalan antara pemilu dan pilpres. "Saya tidak mau berkomentar kalau hal yang menurut saya akan menimbulkan satu pembicaraan yang negatif," ungkapnya.

Sementara, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menganggap sikap Demokrat itu merupakan politik dua kaki. Tapi, kedua kaki dimaksud berada dalam koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Memang dua kaki, tapi satu di Pak Prabowo, satu di Sandi,” kata Zulkifli, Rabu (12/9).

Dia bahkan tak percaya tudingan bahwa pimpinan Demokrat memerintahkan bermain dua kaki, yakni membiarkan sebagian kadernya mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sementara, PKS mengaku dapat memahami sikap Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan sikap di Pilpres 2019. PKS memandang setiap partai memiliki strategi.

"Dipahami, karena memang Pemilu 2019 adalah serentak pileg dan pilpres," ujar Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi, Selasa (11/9).

'Bahaya Mengintai'

Namun, di balik 'santainya' para partai pendukung Prabowo-Sandi terhadap sikap Demokrat, dinilai mengandung bahaya. Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, sikap lunak Gerindra dan partai lainnya ini jelas memengaruhi soliditas. Selain itu, hal itu mengganggu efektivitas mesin partai politik pengusung dan pendukung Prabowo-Sandi.

“Sangat disayangkan tidak ada sanksi atau pernyataan yang mengkritik sikap Demokrat dari partai koalisi Prabowo-Sandi. Padahal, sikap main dua kaki Demokrat ini jelas mengganggu ritme kerja koalisi,” kata Pangi, Rabu (12/9).

Menurut Pangi, dengan lunaknya sikap parpol koalisi Prabowo-Sandi dan terkesan tak merespons dengan keras, bisa mengganggu loyalitas partai lainnya, yaitu PKS dan PAN. Apalagi, dalam pilpres, tak ada sejarahnya dukungan sebagian. Yang ada hanya poros kubu, pejawat, dan poros koalisi sang penantang.

“Bagaimana ceritanya main dua kaki Demokrat, tapi mendapat dispensasi. Ini ada gelagat yang aneh dan ganjil kalau kita cermati,” ujar Pangi.

Pertemuan balasan SBY ke Prabowo, Senin (30/7).

Sikap Demokrat ini juga mendapat penilaian dari kubu Jokowi-Ma’ruf. Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengatakan, sikap Demokrat itu tak terlepas dari Prabowo yang gagal mengelola koalisi partai.

“Partai Gerindra terlalu sentris, dominan, dan tidak akomodatif terhadap partai rekanan di koalisi,” kata Raja.

Menurut Raja, wajar bila sikap Partai Demokrat tak terkecuali PKS dan PAN seolah tidak all out mendukung pasangan yang mereka usung. Sebab, sikap Partai Gerindra di dalam koalisi terlalu mendominasi.

“Bayangkan kalau Prabowo presiden, pasti negosiasi buntu dengan DPR yang mempunyai kepentingan lebih kompleks,” tutur dia.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal PAN Faldo Maldini membantah anggapan Raja Juli. Faldo mengatakan, sampai saat ini koalisi empat partai pengusung Prabowo-Sandi masih sangat solid. Koalisi Prabowo-Sandi sibuk mengurus internal koalisi untuk membangun narasi kampanye yang akan digaungkan.

Terkait pernyataan Andi Arief, Faldo mengatakan, sesama partai di koalisi tidak ingin saling mencampuri urusan masing-masing partai. Sebab, itu merupakan etika politik yang harus dijaga oleh setiap politisi dan partai politik. “Jangan fokus mengurusi orang, sementara kita sendiri tidak beres. Etika politik perlu dijunjung,” kata dia.

PAN, lanjut dia, enggan mengomentari sikap parpol sesama koalisi. Sebab, Partai Demokrat tentu memiliki mekanisme tersendiri. Ia menambahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pun sudah menyatakan komitmen untuk mendukung Prabowo-Sandi.

Faldo juga tak khawatir jika ada penilaian yang menganggap koalisi tidak solid. Sebab, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS, dan PAN sudah memahami apa yang harus dikerjakan. “Kami tidak mau terbawa oleh isu mereka. Toh, narasi narasi yang kami buat sudah jauh lebih terlihat,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika