REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Prabowo Soenirman tidak sepakat dengan pendapat miring mengenai program unggulan pemerintah DKI Jakarta, One Centre for Entrepreneurship (OK OCE). Ia berpendapat pihak yang menyatakan OK OCE sebagai produk gagal justru tidak memahami program tersebut.
Prabowo mengatakan OK OCE sekarang ini masih dalam proses. Artinya, terlalu dini untuk menyatakan program tersebut gagal. "Saat ini, mereka yang mengikuti program tersebut sedang masuk tahap perizinan yang nantinya dipakai sebgai persyaràtan untuk perbankan," kata Prabowo saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (10/9).
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi DKI Jakarta Edy Junaedi membenarkan ada proses pemberian izin usaha mikro dan kecil bagi wirausaha yang tergabung dalam program OK OCE. Ia menyebutkan Pemprov DKI telah menerbitkan 608 IUMK untuk anggota OK OCE.
Ia juga mengatakan setiap harinya, Dinas PMPTSP menerima pendaftaran izin usaha dari peserta OK OCE. “Jumlahnya terus bertambah setiap harinya,” kata dia.
Kendati demikian, ia mengatakan, tetap ada persyaratan bagi anggota OK OCE untuk mendaftarkan usahanya. “Akan tetapi, IUMK tidak diberikan kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pada Zona Hijau, itu sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2014,” kata Edy.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menyebut OK OCE merupakan program produk gagal. Menurut Bestari sejauh ini ada 45 ribu lebih pendaftar OK OCE dan telah dicatat sebagai peserta.
Namun, ternyata hanya sekitar 300 orang yang baru difasilitasi hingga akses permodalan baru sekitar 300 orang. "Sisanya belum mendapatkan nasib jelas meski sudah menjalani pendidikan hingga 2,5 bulan,” kata dia.
Padahal, Bestari mengatakan, program itu menelan anggaran hingga Rp 98 miliar untuk tahun ini. "Makanya saya katakan bahwa ini hanya program lips service," kata Bestari.
Baca Juga: OK OCE Dipertanyakan, Ini Tanggapan PKS
Ikuti Whatsapp Channel Republika
