Senin 10 Sep 2018 08:25 WIB

Mengapa Demokrat Bolehkan Kader Dukung Jokowi-KH Ma'ruf?

Kebijakan yang sama diklaim Demokrat dilakukan partai-partai pengusung Prabowo-Sandi

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rayakan ulang tahun ke-69 di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).
Foto: Dok Istimewa
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) rayakan ulang tahun ke-69 di kediamannya di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).

REPUBLIKA.CO.ID Oleh: Febrianto Adi Saputro, Dedy Darmawan

Partai Demokrat mempersilakan kadernya di daerah ikut memenangkan kandidat Joko Widodo (Jokowi)-KH Ma'ruf Amin di pemilihan presiden 2019. Meski secara organisasi menjadi pengusung Prabowo-Sandiaga Uno, Demokrat tidak menampik bahwa tingkat dukungan di sejumlah daerah untuk Jokowi-Maruf cukup tinggi .

"Kami harus berpikir menyelamatkan partai, nanti akan ada dispensasi khusus dari pusat terhadap daerah tertentu," kata Ketua Bidang Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean di Mega Kuningan, Jakarta, Ahad (9/9).

Ferdinand mengatakan, wacana ini akan disampaikan agar suara Partai Demokrat di daerah-daerah tersebut tidak jeblok. Kendati demikian, Ferdinand mengatkan, hanya empat daerah yang menunjukkan jumlah dukungan cukup signifikan untuk Jokowi-Ma'ruf.

Beberapa daerah tersebut di antaranya Papua dan Sulawesi Utara. Untuk dua daerah lainnya, Ferdinand enggan membeberkan.

"Kami tidak bisa sampaikan. Kami harus bicara dulu dengan daerah tersebut apakah memang dibutuhkan dispensasi khusus apa tidak," ujarnya.

Ferdinand menjelaskan, Partai Demokrat saat ini tengah mencari formula khusus agar Partai Demokrat tidak dianggap memasang dua kaki. Salah satu cara yang mungkin dilakukan yaitu dengan meminta kepada kadernya untuk tidak masuk ke dalam tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Andi Arief membantah terkait adanya dispensasi bagi kader di daerah yang berbeda pilihan politik dengan keputusan pusat. Namun, ia tidak membantah bahwa Partai Demokrat memberikan perlakuan khusus terhadap sejumlah daerah yang dinilai lebih banyak mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf.

Ia berdalih, itu tidak hanya dilakukan oleh Partai Demokrat. "Di kubu PKS, kubu PAN, juga ada daerah-daerah yang tidak mungkin bisa mendukung. Jadi, kita sikapnya mencari rumusan yang pas, jadi bukan dikasih dispensasi," ucapnya.

Andi membantah anggapan bahwa Partai Demokrat bermain dua kaki. Menurut dia, Partai Demokrat hanya memberikan perlakuan khusus di daerah yang bukan lumbung suara Prabowo-Sandiaga.

"Kalau namanya pengkhianatan dari kita adalah kalau di basis Pak Prabowo kita tidak dukung dia. Itu baru pengkhianatan. Kita ada kebutuhan caleg juga, jadi flexible movement," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement