Jumat 07 Sep 2018 19:41 WIB

Ridwan Kamil Ingin Pemekaran di Jabar Selatan

Jumlah penduduk Jabar Selatan dinilai tak sebanding dengan jumlah daerahnya.

Red: Nur Aini
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil)
Foto: Republika/Edi Yusuf
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Emil)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Emil menilai perlu ada pemekaran daerah khususnya di wilayah Jawa Barat bagian selatan. Menurut dia, jumlah penduduk di Jawa Barat saat ini sebanyak 48 juta jiwa atau terbesar se-Indonesia. Hal itu tidak sebanding dengan jumlah daerah saat ini yaitu 27 kota/kabupaten.

"Jadi akan kita perjuangkan untuk pemekaran, prioritasnya di Jabar selatan," kata Gubernur Emil di Bandung, Jumat (7/9).

Ia membandingkan, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk 39 juta jiwa memiliki 38 kota/kabupaten. Demikian juga dengan Sumatera Utara memiliki 33 daerah dengan jumlah penduduk 14 juta jiwa. "Contoh Sumut jumlah penduduknya 14 juta, daerahnya 33 maka jumlah uang yang munculnya 'kan jadi 33 kali. Kita hanya 27 kali untuk jumlah penduduk yang sangat besar ini," ujarnya.

Rencana pemekaran daerah tersebut juga akan diaspirasikannya pada momentum pilpres mendatang. "Nanti ada momuntum pilpres akan kita aspirasikan," katanya.

Gubernur Emil mengatakan, pemekaran perlu dilakukan agar tidak terjadi kekosongan dalam pelayanan publik. Contohnya masyarakat di pelosok yang mengurus administrasi kependudukan harus menempuh jarak yang jauh untuk sampai ke ibu kota daerah.

"Ada yang sampai menempuh waktu 8 jam, kasihan kan," ujarnya.

Dipilihnya Jabar selatan untuk pemekaran karena selain memiliki daerah luas, potensi kepariwisataan pun sangat besar untuk dikembangkan. Daerah selatan pun alamnya sangat subur. "Hal tersebut bisa berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat," kata dia.

Apabila pemekaran tersebut terealisasi maka tidak akan ada ketimpangan antara wilayah utara, tengah, dan selatan. Mengenai berapa daerah yang akan dimekarkan, Emil belum menyebut jumlahnya dan ia akan membahasnya terlebih dulu dengan DPRD Jabar.

"Berapa jumlahnya harus dibahas dulu dengan dewan," ujarnya.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement