REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan wilayahnya jangan hanya menjadi keset politik atau pusat perhatian saat penyelenggaraan pemilu saja. Jabar harus memiliki daya tawar di mata pemerintah pusat.
"Jabar jangan jadi keset saja saat pilpres. Kita harus terhormat, kita harus minta lebih banyak sesuai dengan jumlah penduduk," ujar Ridwan Kamil, di Gedung Sate, Bandung, Kamis (6/9).
Ia mengatakan, permasalahan Jawa Barat sangat kompleks. Hal tersebut tercermin dari jumlah penduduk yang mencapai sekitar 48 juta jiwa dengan total wilayah administratif mencapai 27 kabupaten/kota.
Ia menerangkan Jabar memiliki total penduduk yang besar dengan jumlah wilayah administrasi yang banyak. Di sisi lain, Jabar mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat yang sangat kecil.
Dengan banyak wilayah administrasi tersebut tidak mampu mengakomodir pembangunan, bantuan tersebut akhirnya tidak bisa terbagi secara merata. Ia pun kemudian membandingkan dengan Provinsi Sumatra Selatan yang hanya memiliki APBD Rp 10 triliun, tetapi bantuan dari pusat mencapai Rp 30 triliun.
Sementara APBD Jabar mencapai Rp 30 triliunan, tetapi bantuan dari pusat sedikit. "Jangan dipuji saat urusan politik sebagai konstituen terbanyak, tetapi urusan minta-minta kita dikesampingkan. Kalah dengan Provinsi yang jumlah penduduknya sedikit, dengan APBD yang sedikit," kata dia.
Dia pun meminta dukungannya kepada legislatif untuk sama-sama membangun Jawa Barat, salah satunya memasukkan agenda pembahasan pemekaran wilayah. Terkait pemekaran, ia menerangkan, Kabupaten Bogor penduduknya berjumlah 6 juta hanya diurus satu bupati dan 50 anggota dewan.
Emil kemudian mencontohkan, Jawa Timur memiliki jumlah penduduk 40 juta jiwa yang daerah administratif pemerintahannya dibagi 38. Sementara di Bali, penduduk 6 juta diurus 10 kepala daerah dengan 500 anggota dewan.
"Penduduknya banyak, daerahnya sedikit. Maka jangan heran pelayanan sangat sulit. Jumlah ini menentukan jumlah uang dari pusat," kata dia pula.
Ikuti Whatsapp Channel Republika