REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyebut, isu 25 juta daftar pemilih sementara (DPS) ganda merupakan masalah klasik. Wakil Ketua Umum Komisi II DPR RI itu mengatakan, dalam setiap pemilihan umum kasus DPS ganda selalu terjadi.
"Sebetulnya ini masalah klasik yang dari setiap pilkada ke pilkada, pemilu ke pemilu selalu terjadi," ujarnya kepada wartawan di Jakarta Pusat, Selasa (4/9).
Riza menyayangkan kemampuan KPU yang belum bisa melakukan pendataan DPS dengan benar. Sehingga, lanjut dia, dari DPS sampai menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) selalu terjadi data ganda.
"Tetapi harus diakui bahwa kemampuan pemerintah bahkan KPU yg memiliki jaringan sampai kelurahan itu prakteknya selama ini belom bisa melakukan koreksi DPT sebagaimana mestinya," katanya.
Menurutnya, KPU perlu berusaha lebih untuk mengoreksi data DPS. Baik dari usia yang belum mencapai 17 tahun, telah meninggal, maupun pindah kewarganegaraan yang masih terdaftar sebagai DPS.
Ia menyarankan, agar KPU memberi ruang kepada masyarakat untuk melakukan koreksi dan memperbaiki data pemilih. Serta memberi kesempatan kepada pemerhati pemilu termasuk partai politik untuk melakukan perbaikan terkait DPT. Ia menambahkan, KPU bisa membandingkan masukan data dari partai politik sebagai peserta pemilu.
"Kami dari Gerindra sering menemukan beberapa kali seperti pilkada kemarin. Ada DPT ganda, ada yang bermasalah, banyak sekali kami temukan. Kami beri masukan supaya diteliti dikroscek, diverivikasi, dan diperbaiki," ungkap Ariza.
Sebelumnya, koalisi partai pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menegaskan menolak jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 185 juta lebih pemilih yang telah dirilis oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal itu disampaikan setelah setelah empat sekjen partai pengusung melakukan pertemuan.
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal mengungkapkan, alasan penolakan DPT Pemilu 2019 itu karena pemilih sementara (DPS) masih ada sejumlah kesalahan. Setidaknya ada 25 juta data ganda dari 137 juta lebih pemilih yang ada di DPS.
"Kami menolak DPT pileg dan pilpres. Karena di beberapa dapil ditemukan beberapa nama, bahkan satu nama bisa tergandakan 11 kali dalam satu TPS," keluh Mustafa, saat ditemui di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Senin (3/9).
Ikuti Whatsapp Channel Republika