REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat bergotong royong membangun kembali Nusa Tenggara Barat (NTB) pascagempa. Presiden pun berpesan agar para relawan membantu masyarakat untuk membangun kembali rumahnya.
Rumah yang dibangun itu pun harus dilakukan dengan konstruksi tahan gempa. "Karena kita tahu di NTB ini adalah masuk dalam ring of fire, masuk dalam lingkaran cincin api, yang kita tahu tahun 1979 di sini pernah terjadi gempa besar juga," ucapnya dikutip dari siaran resmi Istana, Senin (3/8).
Jokowi mengucapkan itu saat memimpin Apel Siaga NTB Bangun Kembali di Lapangan Bola Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Senin. Jokowi mengatakan, seusai tanggap darurat telah berakhir, pemerintah mulai fokus membangun kembali fasilitas publik serta tempat tinggal masyarakat terdampak gempa.
"Kemarin saya melihat beberapa sudah mulai dikerjakan yang dikomandani oleh Kementerian PU," kata Jokowi kepada sekitar 2.250 relawan dari berbagai unsur.
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Gubernur NTB TGB Zainul Majdi (ketiga kanan) mengecek pelayanan dan kondisi pasien ditenda perawatan darurat Rumah Sakit Kota Mataram, NTB, Senin (3/9).
Jokowi mengatakan, telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018 untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi di NTB. Dalam inpres tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipimpin langsung oleh Kementerian PUPR.
"Saya akan pantau terus, akan saya cek terus, agar NTB segera normal kembali, pulih kembali, aktivitas ekonomi dan aktivitas kehidupan sehari-hari bisa berjalan kembali dengan baik," ujarnya.
Bantuan kepada para korban terdampak gempa juga telah diserahkan secara langsung oleh Presiden pada Ahad (2/9) kemarin. Sebanyak 5.293 rumah pun akan dibangun kembali oleh masyarakat dengan pendampingan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta insinyur muda.
"Semuanya memang perlu dilihat di lapangan, diverifikasi. Untuk dipastikan bahwa memang bantuan itu harus diberikan memerlukan waktu. Oleh sebab itu, kemarin baru 5.293 (rumah)," kata dia.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memberikan apresiasinya kepada seluruh jajaran TNI/Polri, seluruh relawan, serta berbagai pihak lainnya yang turut membantu percepatan pembangunan kembali NTB.
Presiden Joko Widodo saat meninjau kerusakan di sekolah SMP 6 Mataram, Senin (3/9). (Republika/Nursyamsyi)
Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, hingga saat ini telah dilakukan verifikasi 291 bangunan dari 972 bangunan fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada 56 unit bangunan.
Bangunan terdiri atas 40 unit sekolah, 4 unit rumah ibadah masjid/mushala, 3 unit pasar, dan 8 unit rumah sakit puskesmas. Untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang berjumlah 125 ribu unit, sebanyak 32.800 unit rumah telah diverifikasi.
Dari 32.800 unit rumah tersebut, terdiri atas 11.400 rumah rusak ringan, 3.600 rusak sedang, dan 17.800 rusak berat. Basuki menambahkan, unit rumah contoh dengan teknologi RISHA yang tahan gempa juga telah dibangun di 20 titik lokasi.
"Depo-depo bangunan di tingkat kecamatan akan segera dibuka untuk kemudahan distribusi material konstruksi sejak minggu ini dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau yang dikoordinasi oleh Kadin NTB," kata Basuki.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melepas 400 insinyur muda bertugas ke Lombok. (Republika/Melisa)
Proses rekonstruksi rumah masyarakat ini ditargetkan akan selesai dalam waktu enam bulan ke depan dengan cara swakelola gotong royong dan didampingi para relawan dan fasilitator insinyur muda dan mahasiswa teknik. Fasilitas publik akan diselesaikan pada akhir 2019 yang dikerjakan oleh BUMN Karya bekerja sama dengan kontraktor lokal.
Dalam apel siaga ini, selain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, tampak hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika