REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis #2019GantiPresiden, Ahmad Dhani mengatakan, persekusi yang diterimanya di Surabaya, menunjukan jika dirinya punya daya tawar yang kuat. Terutama, dalam membawa gerakan #2019GantiPresiden semakin populer di tengah masyarakat.
"Justru karena saya dirasa kuat ada di Surabaya makanya dipersekusi,” kata Dhani kepada wartawan di Gedung DPR, Rabu (29/8).
Diketahui bersama, Ahmad Dhani sedianya akan menghadiri deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya, Ahad (26/8) lalu. Namun, ia dikepung oleh sekelompok orang. Ia mengaku telah ada pengancaman untuk membakar mobil komando yang kemudian mobil tersebut disita polisi sehingga tak dapat masuk ke ruang deklarasi.
Menurut Dhani, tanpa kehadiran dirinya, tagar #2019GantiPresiden biasa-biasa saja. Namun, setelah mengalami persekusi, iya meyakini bahwa tagar tersebut memiliki dampak yang cukup besar. "Seandainya power #2019GantiPresiden tidak kuat, tentunya tidak akan dipersekusi," ujarnya.
Baca juga: Ini Cerita Kronologi Persekusi Neno dan Ahmad Dhani ke DPR
Ia pun menyesalkan kepada pemberitaan media yang menyebut dirinya sebatas ditolak. Dhani mengatakan, kejadian tersebut merupakan bentuk persekusi by design nyata yang dialaminya. Pada 11 September mendatang, suami dari Mulan Jameela itu mengatakan akan kembali datang ke Surabaya. Namun, bukan untuk kepentingan yang berkaitan dengan #2019GantiPresiden.
Kedatangan dia itu untuk menyelenggarakan diskusi waras poliitk (DWP) yang akan diisi oleh berbagai pimpinan lintas organisasi masyarakat. "Ini bukan untuk kampanye, tapi diskusi politik untuk pembelajaran demokrasi kepada warga Surabaya," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengimbau agar pemerintah memfasilitasi para pendukung gerakan #2019GantiPresiden beserta kelompok yang menentangnya. Perbedaan pandangan jelang Pemilihan Presiden 2019 perlu disikapi pemerintah dengan bijak. Negara harus tenang dan jangan terpancing.
"Bagus difasilitasi. Biarkan orang belajar mengorganisir diri secara damai. Pokoknya, apapun perbedaan pendapat itu harus dikasih tempat," katanya.
Pemberian tempat kepada seluruh kelompok masyarakat menceminkan sifat demokrasi di Indonesia. Setiap perbedaan pendapat dalam perpolitikan harus dihormati dan tidak boleh ada pelarangan sedikitpun. Fahri mengatakan, itu semua adalah mekanisme politik biasa dan tak perlu ada kekhawatiran berlebih.
Baca juga: GP Ansor Jatim Berencana Laporkan Penyebut 'Banser Idiot'
Ikuti Whatsapp Channel Republika
