REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI -- Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan dan juru bicara pemerintah Ali Mochtar Ngabalin mendukung aparat kepolisian yang melarang deklrasi #2019 Ganti Presiden. Pasalnya ia menilai kegiatan tersebut mengganggu keamanan.

"Yang teriak #2019 gantipresiden tidak menghargai proses demokrasi," ujar Ali Mochtar Ngabalin kepada wartawan di sela-sela kegiatan deklarasi relawan Galang Kemajuan Jokowi di Kota Sukabumi, Jawa Barat Ahad (26/8). 

Menurutnya, semestinya ada regulasi yang mengatur bagi siapapun yang menginginkan kekuasaan. "Intinya yang ingin berkuasa jangan kebelet. Ada batas waktunya dan tata cara memenangkan," kata dia. 

Ngabalin mengatakan, seorang warga negara tidak boleh datang ke seluruh wilayah Indonesia jika akan mengacaukan jalan pikiran masyarakat dan menggangu keamanan kabupaten/kota dan provinsi. Oleh karena itu ia memberikan dukungan kepada polisi di Provinsi Riau dan Jawa Timur yang melarang deklarasi #2019 ganti presiden.

Menurut Ngabalin kegiatan itu akan menganggu keamanana di daerah. Sehingga acara tersebut harus dilawan karena mengacaukan situasi.

Ngabalin menuturkan, pilpres adalah pesta demokrasi rakyat bukan perang seperti yang disampaikan Amien Rais sebagai perang badar dan perah uhud. Ia menilai pernyataan Amien Rais itu sesat dan menyesatkan karena tidak boleh terjadi di negara yang aman dan damai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika