REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Bupati Lombok Barat Fauzan Khalid menyiratkan adanya kemungkinan perpanjangan masa tanggap darurat bencana gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penetapan masa tanggap darurat akan berakhir pada Sabtu (25/8).
Indikasi perpanjangan masa tanggap darurat berasal dari Gubernur NTB TGB Zainul Majdi saat bertemu Fauzan di pos pengungsian Gunungsari, Lombok Barat, pada Kamis (23/8) kemarin.
"Kemarin secara lisan disampaikan Pak Gubernur ke saya, beliau bilang kemungkinan kita perpanjang sampai 2 September," ujarnya kepada Republika.co.id di Lombok Barat, NTB, Jumat (24/8).
Pemkab Lombok Barat, kata dia, masih menunggu informasi dari Pemprov NTB terkait perpanjangan masa tanggap darurat. "Infonya dari Pak Gubernur, dari provinsi, mau diperpanjang sampai tanggal dua (September), kita menunggu itu," ujarnya.
Fauzan menyampaikan, tim posko penanganan darurat bencana di Lombok Barat saat ini terus melakukan verifikasi rumah warga yang rusak akibat gempa.
"Kita masih verifikasi rumah (rusak), sekarang sudah hampir 8.000, rinciannya rusak berat hampir 3.000 rumah, rumah rusak sedang lebih dari 2.000, dan sisanya rusak ringan," ucap Fauzan.
Selain itu, Fauzan Khalid meminta pemerintah pusat konsisten dalam menangani darurat bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Lobar. Dia mengaku tidak mempermasalahkan status yang diberikan pemerintah terhadap darurat bencana di NTB.
Ia meminta pemerintah pusat benar-benar dan segera merealisasikan komitmennya untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang rusak akibat gempa.
"Saya tidak mempermasalahkan status bencana bila pemerintah pusat konsisten dengan kebijakannya. Jangan asal sudah bicara. Kita pun menunggu langkah riil dari pemerintah," ujarnya.
Fauzan juga mengharapkan jaringan komunikasi ke masyarakat bawah diintensifkan. Ia meminta kepala desa berperan aktif dalam melaporkan kondisi warganya.
"Kita tidak tahu ada pengungsi yang tidak mendapat bantuan kalau tidak diinformasikan," kata Fauzan.
Fauzan tidak ingin koordinasi dalam penanganan bencana di Lobar hanya retorika semata, termasuk kelalaian pemerintah pusat mengkonfirmasi kondisi sesungguhnya yang terjadi di Desa Jeringo, Kecamatan Gunung Sari.
Kepala Desa Jeringo, Sahril mengunggah kritik pedasnya bahkan menantang presiden datang ke desanya karena mengaku belum mendapat perhatian dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Sahril mengaku kecewa dengan sikap pemerintah yang tidak juga melirik desanya yang rusak akibat gempa. Sahril mengatakan, sekitar 93 persen rumah warganya rusak akibat gempa.
"Sampai seminggu sejak gempa belum ada satupun pemerintah datang ke sini, padahal lokasi kami paling parah," ujarnya kepada awak media di Kantor Desa Jeringo, Lobar, Rabu (22/8).
Sahril mengatakan tidak mau mengambil bantuan di posko utama. Ia menilai pemerintahlah yang seharusnya datang ke desanya membawakan bantuan tersebut. Ia juga mengaku mengusir Kepala Camat Gunungsari yang datang ke kantor desanya seminggu setelah gempa. Kekecewaan itu ia luapkan dengan menunggah tiga video berisi kritikan kepada pemerintah, termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada Kamis (23/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau Desa Jeringo dengan mengucurkan bantuan senilai Rp 1 miliar.
Di Lobar terdapat Posko Utama Tanggap Darurat yang bertugas menghimpun dan mengendalikan seluruh informasi dan tindakan dalam penanganan bantuan. Posko utama tersebut mendapat supervisi dan pendampingan langsung dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan secara rutin melaksanakan pertemuan-pertemuan.
Selain di Posko Utama, Pemkab Lobar pun mensiagakan Pos Wilayah di Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, dan Narmada yang masing-masing berkedudukan di Kantor Camat. Untuk tanggap darurat yang rencananya berakhir Sabtu (25/08), selain BNPB, Pemkab Lobar juga dibantu oleh TNI/Polri, Tagana, dan TSBD.
Ikuti Whatsapp Channel Republika