REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Bupati Sumbawa Barat Syaifuddin mengatakan, seluruh penduduk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang sebanyak 140 ribu jiwa mengungsi akibat gempa. Selain robohnya rumah, faktor traumatik menjadi alasan warga belum berani tidur di dalam rumah, termasuk dia dan Bupati Sumbawa Barat.
"Mengungsi semua, tidak ada yang tidur di rumah, saya contohnya, Pak Bupati juga ngungsi depan rumah, karena trauma. Di pendopo tempat saya tinggal, lampu dan plafon jatuh. Makanya semua orang mengungsi di Sumbawa Barat, tidak ada yang tidak mengungsi," ujar Syaifuddin saat dihubungi Republika.co.id dari Mataram, NTB, Kamis (23/8) malam.
Syaifuddin menjabarkan, rumah rusak akibat gempa tercatat sekira 6.400 rumah, dengan klasifikasi 1.500 rumah rusak berat, 2.500 rumah rusak sedang, dan sisanya rusak ringan. Akibatnya, banyak warga kini tinggal di pos pengungsian yang ada di tanah lapang, kantor camat, kantor desa, maupun di pinggir jalan raya dengan tenda seadanya.
"Yang jadi persoalan kita hari ini, warga belum mau masuk rumah karena mungkin masih trauma dan mereka juga dalam kondisi was-was karena ada isu gempa lagi tanggal 26, ini buat warga agak resah," ujarnya.
Ia menyebutkan, gempa pada Ahad (19/8) juga mengakibatkan tiga warganya meninggal dunia. Dia menjelaskan, empat dari total delapan kecamatan di KSB menjadi yang terparah, yakni Kecamatan Pototano, Seteluk, Brang Rea, dan Taliwang.
"Ada satu desa di Brang Rea, semuanya ambruk, namanya Desa Sepakat," ucapnya.
Pemerintah KSB sendiri menetapkan masa tanggap darurat bencana hingga Ahad (25/8). Menurutnya, status tersebut bisa diperpanjang tergantung kondisi ke depan.
Staifuddin mengatakan, kerusakan yang melanda sarana pendidikan juga membuat Pemerintah KSB mengambil sikap untuk meliburkan aktivitas sekolah untuk sementara waktu.
"Sampai hari ini kami liburkan siswa, kami tidak berani mereka sekolah karena bangunan riskan takut jatuh lagi, orang tua juga khawatir anaknya kalau ke sekolah. Puskesmas dan rumah sakit juga beri pelayanan di luar karena pasien trauma dan bangunan retak," katanya.
Sementara itu, Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp 985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hal itu terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sebesar Rp 428,1 miliar melalui Kementerian/Lembaga (K/L).
"Pemerintah akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi, agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal dan kegiatan ekonomi serta masyarakat serta pemerintahan dapat bangkit kembali secara lebih cepat," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun media sosial resminya pada Kamis (23/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika