REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta agar tim kampanye nasional (TKN) pasangan calon Joko Widodo-Ma’ruf Amin bisa menjaga etika publik para pejabat tersebut. Mardani mengkritik susunan TKN Jokowi-Ma’ruf yang memasukkan menteri dan kepala daerah. 

Mardani mengatakan, tidak mempermasalahkan sosok pejabat masuk ke dalam struktur tim pemenangan. Hanya saja, ia mengatakan, harus diperhatikan etikanya sehingga tidak mengganggu pengabdiannya kepada masyarakat. 

“Mereka (menteri dan kepala daerah) kan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap rakyat, maka harus dipastikan etika publiknya dijaga, tetapi kalau after office hours atau hari libur, monggo,” ujar Mardani saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (22/8).

Kritik itu juga berlaku bagi kepala daerah dari Gerindra maupun PKS yang akan masuk dalam daftar tim kampanye pasangan calon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. "Intinya, tetap harus mengikuti aturan, kepala daerah contohnya tidak boleh memobilisasi ASN (aparatur sipil negara). Dia membantu tidak masalah, asal etikanya tetap dijaga," kata dia.

Sebelummya, partai politik pendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin menyerahkan susunan TKN ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) beberapa waktu lalu. Dalam susunannya, Dewan Penasihat TKN diisi oleh sejumlah pejabat, yakni Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Oesman Sapta Odang. 

Dewan Pengarah TKN diisi oleh Wapres Jusuf Kalla, Menko PMK Puan Maharani, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Tim juga rencananya melibatkan kepala daerah karena ada pengarah teroritorial dan koordinator pemenangan pilpres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika