REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut, secara umum bantuan logistik bagi korban bencana gempa Lombok sudah memenuhi. Namun sayangnya, bantuan tersebut belum terdistribusi secara menyeluruh ke titik-titik pengungsian.
"Kemarin PT Pos lapor bantuan banyak, kemudian di posko TNI di Lanud Halim juga penuh tapi kita memang terkendala pendistribusiannya," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat menggelar konferensi pers di kantor BNPB Jakarta, Selasa (21/8).
Selain itu, ada beberapa faktor pendistribusian bantuan terkendala. Yaitu kurangnya personel Polri dan TNI, kekurangan kendaraan, dan akses jalan ke beberapa daerah di Lombok cukup sulit.
"Itu yang menyebabkan kendala. Jadi proses distribusinya itu ada yang pakai motor, Babinsa ada yang berjalan kaki, kan itu memperlambat bantuan padahal setiap harinya korban memerlukan logistik," jelas dia.
Meski terkendala pendistribusiannya, Sutopo memastikan semua tenda-tenda pengungsian pernah tersentuh bantuan. Namun memang ada beberapa daerah yang sulit dijangkau sehingga saat ini muncul berbagai dinamika keluhan seperti bantuan terlambat, kurangnya terpal atau tenda dan lain sebagainya.
"Karena itu kita harus bersatu bantu Lombok, lepaskan dulu perbedaan atau kepentingan politik. Bencana ini harus bisa menyatukan," kata dia.
Namun begitu, kata dia, status bencana gempa di NTB tidak perlu dinaikkan menjadi bencana nasional. Karena potensi nasional masih mampu mengatasi efek gempa Lombok tanpa harus mengubah status menjadi bencana nasional.
Sebelumnya, Kepala Kantor Pos Cabang Mataram Made Wirata angkat suara terkait beredarnya informasi di media sosial yang menyebutkan banyak bantuan untuk korban gempa Lombok yang tidak ditujukan langsung kepada penerima, melainkan diserahkan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Barat (NTB). Made menyampaikan, pengiriman gratis untuk bantuan Lombok yang ditujukan ke posko bencana alam Lombok terakhir pada 16 Agustus 2018.
PT Pos Indonesia (Persero), ia katakan. telah mengambil kebijakan menambah personel dan armada untuk pemrosesan dan distribusi bantuan dengan memaksimalkan sumber daya internal dan beberapa tenaga eksternal mengingat membludaknya bantuan yang tiba di Kantor Pos Mataram.
"Banyak dari pihak pengirim bantuan yang menuliskan alamat pribadi pada alamat tujuan kiriman, yang seharusnya kiriman bantuan gratis ongkos kirim hanya dialamatkan ke posko bencana alam Lombok," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Republika di Mataram, NTB, Jumat (17/8).
Ia menyampaikan, untuk kiriman dengan alamat posko bencana gempa, Kantor Pos Mataram tetap menyerahkan ke BPBD NTB sesuai dengan SOP.
"Sedangkan bantuan dengan alamat pribadi tetap kami upayakan untuk kami serahkan kepada penerima sesuai yang tertulis di kiriman, walaupun akan terlambat dikarenakan bantuan dengan gratis ongkos kirim dengan alamat pribadi seharusnya tidak diperbolehkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika