BNPB: Kerugian Ekonomi Akibat Gempat Jadi Rp 7,45 T

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan hingga hari ke sepuluh penanganan gempa, kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh gempa bumi terus bertambah. Berdasarkan basis data terakhir, kerugian ekonomi tembus Rp 7,45 triliun.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan tim dari Kedeputian Rehabiitasi dan Rekontruksi BNPB masih melakukan hitung cepat dampak gempa. “Angka ini masih terus bertambah seiring data yang terus masuk ke Posko,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (15/8) sore.

Ia mengungkapkan, kerugian tersebut meliputi sektor permukiman Rp 6,02 triliun, infrastruktur Rp 9,1 miliar , ekonomi produktif Rp 570,55 miliar, sosial Rp 779,82 miliar, dan lintas sektor Rp 72,7 miliar. Sektor permukiman merupakan penyumbang terbesar dari kerusakan dan kerugian akibat bencana, yaitu mencapai 81 persen.

Ia mengatakan BNPB juga akan menghitung berapa besar kebutuhan yang diperlukan untuk pemulihan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pembangunan kembali akan dilakukan di lima sektor yakni permukiman, infrastruktur, ekonomi produktif, sosial, dan lintas sektor.

“Tentu, ini memerlukan dana triliunan rupiah. Tidak mungkin semua dibebankan ke pemerintah daerah. Sebagian besar pendanaan berasal dari pemerintah pusat,” lanjut dia.

Sutopo menuturkan, bantuan dari dunia usaha diperlukan untuk proses pemulihan akibat gempat. Ia memperkirakan proses rekonstruksi dan rehabilitasi akan memakan waktu selama dua tahun. “Perlu waktu untuk memulihkan kembali,” kata dia.

Dia pun mengajak masyarakat, Pemda NTB, dan pemda kabupaten dan kota terdampak untuk bangkit. Pemerintah pusat akan selalu mendampingi dan memberikan bantuan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi nanti

Gempa Lombok yang meluluhlantahkan kehidupan ekonomi dan pembangunan di Lombok memberikan kesempatan kepada seluruh pihak untuk menata pembangunan lebih baik. Tata ruang perlu ditata kembali menyesuaikan peta bahaya gempa.

Tak hanya itu, bangunan yang didirikan juga harus mengikuti standar konstruksi tahan gempa. Pariwisata sebgai andalan devisa bagi NTB juga harus ditata ulang.

Wisatawan pun perlu dibekali pemahaman pengetahuan kebencanaan dan fasilitas kepariwisataan. “Hotel-hotel di pantai sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai shelter evakuasi saat ada peringatan tsunami,” ujar dia.

Sutopo menambahkan masyarakat Lombok harus diedukasi dan disosialisasi terus menerus dengan ancaman bencana. “Jadikan pendidikan kebencanaan sebagai pelajaran matapelajaran tambah atau muatan lokal yang wajib diikuti oleh semua siswa,” kata dia.

Data BNPB

Total Meninggal: 460 orang

396 orang Kab. Lombok Utara
39 orang Kab. Lombok Barat
12 orang Kab. Lombok Timur
9 orang Kota Mataram
2 orang Kab. Lombok Tengah
2 orang Kota Denpasar

Korban Luka: 7.773 orang

959 orang luka berat/rawat inap
6.774 orang luka ringan/rawat jalan

Mengungsi 417.529 orang: terdiri dari 187.889 laki-laki dan 229.640 perepuan.

178.122 orang Lombok Utara (80.155 laki, 97.967 perempuan)
104.060 orang Lombok Timur (46.827 laki, 57.233 perempuan)
116.453 orang Lombok Barat (52.404 laki, 64.049 peremuan)
18.894 orang Kota Mataram (8.503 laki, 10.391 perempuan)

Kerusakan

71.962 unit rumah rusak (32.016 RB, 3.173 RS, 36.773 RR)
671 unit fasilitas pendidikan (124 PAUD, 341 SD, 95 SMP, 55 SMA, 50 SMK, 6 SLB)
52 unit fasilitas kesehatan ( 1 RS, 11 puskesmas, 35 pustu, 4 polindes, 1 gedung farmasi)
128 unit fasilitas peribadatan (115 masjid, 10 pura, 3 pelinggih)
20 unit perkantoran
6 unit jembatan

Ikuti Whatsapp Channel Republika