Rabu 15 Aug 2018 11:26 WIB

Pengungsi Lombok Barat Butuh Kebutuhan Dasar

Penyaluran bantuan kurang merata karena banyak yang diberikan langsung tanpa info.

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Friska Yolanda
Warga Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat menggelar shalat Jumat di lapangan karena trauma gempa.
Foto: Dok Pemkab Lombok Barat
Warga Desa Lingsar, Kabupaten Lombok Barat menggelar shalat Jumat di lapangan karena trauma gempa.

REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- Kepala Bagian Humas dan Protokol Lombok Barat (Lobar) Saepul Ahkam mengatakan warga terdampak gempa di Lobar yang kini tinggal di pengungsian membutuhkan sejumlah kebutuhan mendasar.

"Warga masih sangat memerlukan bantuan air mineral, air bersih, popok, terpal, asupan gizi bayi, dan kebutuhan untuk MCK," ujar Ahkam di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (14/8) malam.

Ahkam menyampaikan, hingga Selasa (14/8) pukul 18.00 Wita, 216.693 warga Lobar masih tinggal di pengungsian saat ini karena rumahnya rusak akibat gempa. Empat kecamatan terparah terdiri atas Batulayar dengan 46.635 pengungsi, Gunung Sari sebanyak 82.965 pengungsi, Lingsar dengan 54.036 pengungsi, dan Narmada sebanyak 26.619 pengungsi. Ahkam menyebutkan, 52.269 unit rumah warga rusak dengan rincian 20.876 rumah rusak berat, 13.660 rumah rusak sedang, dan 17.733 rumah rusak ringan.

Baca juga, Pengungsi di Lombok Barat Butuh Terpal dan Air Bersih

Ia menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi pos komando penanganan darurat bencana Lobar yang dipusatkan di Kantor Kecamatan Lingsar, antara lain kesulitan dalam mendistribusikan bantuan secara merata karena banyak bantuan dari pihak swasta, LSM, maupun pribadi yang memberikan bantuan langsung ke pengungsi tanpa memberi informasi ke posko Lingsar.

"Banyak masyarakat mambuat tenda mandiri di sekitar rumah sehingga menyulitkan dalam melakukan pendataan dan mendistribusi bantuan," lanjutnya. 

Persoalan lain yang dihadapi adalah banyak KTP warga yang hilang akibat tertimbun reruntuhan gempa dan ini menyulitkan pendataan. "Selain itu, kita juga kekurangan armada untuk mendistribusikan bantuan logistik maupun air bersih," kata dia.

Ahkam menyebutkan, belum optimalnya koordinasi antara dusun, desa, dan kecamatan juga membuat banyaknya laporan dari masyarakat kepada posko Lingsar maupun melalui media sosial.

 

 

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement