Selasa 14 Aug 2018 11:52 WIB

Dua Serikat Buruh Galang Dukungan untuk Prabowo-Sandiaga

Aspek Indonesia dan KSPI tekah menandatangani kontrak politik dengan Prabowo-Sandi.

Rep: Dedy Darmawan Nasution/ Red: Bayu Hermawan
Said Iqbal
Foto: Antara/Ujang Zaelani
Said Iqbal

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Buruh yang tergabung dalam Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, mulai menggalang dukungan untuk bakal calon presiden (capres) dan cawapres Prabowo-Sandiaga. Dua serikat buruh itu juga telah menandatangani kontrak politik dengan paslon tersebut.

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK yang tengah berkuasa banyak yang membuat keputusan yang menyakiti kaum buruh. Pemerintah dianggap gagal mensejahterakan buruh yang masih hidup di garis kemiskinan. "Prabowo satu-satunya orang yang berani menyanggupi keinginan buruh jadi kita coba. Pemerintah sekarang sudah gagal buat apa kita dukung lagi," kata Mirah, Selasa (14/8).

Mirah menyebut kebijakan yang paling menyakiti hati kaum buruh yakni Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Beleid tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebab, dalam UU Ketenagakerjaan, penentuan pengupahan dibahas oleh Dewan Pengupahan yang terdiri dari serika pekerj, pengusaha, dan pemerintah. PP 78 Tahun 2015 membuat penentuan pengupahan hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

Sejauh ini, rata-rata inflasi yang dirilis BPS tergolong rendah dan berpengaruh terhadap nilai upah. Mirah mengatakan, inflasi hanya sebatas angka yang belum menggambarkan kondisi riil di lapangan. Pada kenyataannya, harga-harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. “Kehidupan buruh yang sudah miskin, dimiskinkan,” kata dia.

Selain itu, PHK massal makin tak terbendung. Ia sejak 2015 hingga saat ini sekitar 50 ribu lebih buruh dari perusahaan nasional telah di PHK dan terancam dirumahkan. "Jadi kita berikan dukungan kepada Prabowo-Sandiaga lewat kontrak politik. Ada 10 tuntutan," ujarnya.

Mirah menjelaskan, salah satu tuntutan adalah mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, pada saat perayaan hari butuh 1 Mei 2018 di Istora Senayan, kaum buruh telah menyatakan dukungan dan berkomimen untuk memilih Prabowo. Sejauh ini, berdasarkan survei internal KSPI, mayoritas kaum buruh menganggap Jokowi-JK cukup gagal dalam memperbaiki hidup buruh.

"Ukuran pertama karena upah murah. Harga-harga kebutuhan pokok naik. Prabowo berani menandatangi 10 tuntutan rakyat yang kita sampaikan saat May Day," katanya.

Said menyatakan siap menjadi relawan atau bagian dari Tim Kampanye Prabowo-Sandiaga. Buruh akan berkerja keras untuk memenangkan rival petahanan dan bersedia mengeluarkan dana pribadi untuk biaya kampanye dan rapat akbar. "Kita punya iuran dan biaya-biaya swadaya untuk buat brosus, sosialisasi ke pabrik-pabrik, sampai perumahan buruh," jelasnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement