REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebelum Partai Demokrat memutuskan mendukung koalisi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, sempat terjadi bersitegang dalam tubuh koalisi partai. Itu karena Wakil Sekretaris (Wasekjen) Partai Demokrat, Andi Arief melontarkan tudingan soal mahar Sandiaga dan menyebut Prabowo Subianto sebagai "jenderal kardus".
Praktis cuitan Andi Arief melalui akun Twitter-nya itu menuai kontroversi dari partai politik pengusung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum DPP Demokrat Roy Suryo mengklaim bahwa secara institusi masalah cuitan Andi Arief sudah selesai. Apalagi Partai Demokrat, Roy Suryo menegaskan, telah memutuskan untuk bergabung bersama koalisi mendukung pasangan Prabowo-Sandiaga.
Bahkan pihaknya bertekad, untuk bergerak memenangkan pasangan tersebut pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019. "Sudah beres, sudah selesai. Buktinya kami mendukung dan datang ke KPU untuk mendaftarkan pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Jadi tak ada masalah secara institusi," ungkap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu, saat dihubungi melalui pesan singkat, Ahad (12/8).
Namun jika memang ada pihak yang ingin mempersoalkan cuitan koleganya secara individu, Roy Suryo tidak melarangnya. Hal itu dikarenakan hak masing-masing individu atau partai di mata hukum. Hanya saja, Roy berharap masalah yang sempat menimbulkan ketegangan antara Partai Demokrat dan Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak lagi dipermasalahkan.
"Kalau ada pihak yang tetap mempersoalkan itu hak mereka, karena ini negara hukum. Yang penting secara institusi Partai Demokrat sudah solid dalam koalisi Prabowo-Sandiaga. Kami bersama-sama memenangkan Pilpres 2019," tuturnya.
Sementara itu, Wasekjen PAN, Saleh Daulay menjelaskan bahwa pernyataan Andi Arief tersebut masih terkait soal ketidakpuasan dalam penetapan cawapres. Kemudian kalau itu masalahnya, kata Saleh, PAN dan PKS pun merasa bahwa usulannya tidak sepenuhnya diakomodir. Namun demi tujuan dan target bersama, semua bisa menerima dengan berbagai catatan yang mengiringinya. "Karena itu, teman-teman di Demokrat pun diminta untuk sama-sama menerima keputusan ini dengan baik. Jalan perjuangan masih panjang dan jelas di depan mata," ungkapnya.
Kemudian, soal apakah akan tetap dibawa ke ranah hukum, Saleh mengaku kalau dirinya tidak mengikutinya. Namun koleganya di PAN yang memang khusus menangani masalah advokasi hukum seperti ini. Karena memang mereka yang menangani dan memfollow up isu ini. "Tetapi jika memang sudah saling memaafkan. Menurut saya tidak perlu diperpanjang lagi, yang untung justru pihak lain," keluhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
