REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno telah menyelesaikan proses pendaftaran sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tapi meski proses itu sudah berlangsung namun masih menyisakan ketegangan. Itu setelah wasekjen Partai Demokrat, Andi Arief dikabarkan menuding Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merima mahar sebesar Rp 500 miliar. Akibatnya kasus ini berpotensi berlanjut ke ranah hukum.
Menanggapi hal itu, Wasekjen PAN Saleh Daulay menyatakan bahwa Andi Arief menyebut Sandiaga telah mengakui pemberian mahar. Menurut Saleh, jika dicermati pernyataannya secara seksama, tidak melihat ada pernyataan Sandiaga yang menyatakan telah memberi uang senilai Rp 500 miliar. Justru dia malah mengatakan akan menemui KPK untuk meminta petunjuk soal dana kampanye.
“Kalau ingin tahu lebih detailnya, silakan tanya aja langsung ke Sandi. Minta dia menjelaskan apa yang terjadi. Setahu saya, kami di PAN tidak ada menerima dana kampanye sebesar itu," jelas Saleh Daulay saat dihubungi melalui telepon, Ahad (12/8).
Baca: PKS akan Tetap Laporkan Andi Arief ke Kepolisian
Saleh menambahkan, pernyataan Andi Arief tersebut dinilai masih terkait soal ketidakpuasan dalam penetapan cawapres. Kemudian kalau itu masalahnya, PAN dan PKS pun merasa bahwa usulannya tidak sepenuhnya diakomodir. Namun demi tujuan dan target bersama, semua bisa menerima dengan berbagai catatan yang mengiringinya.
"Karena itu, teman-teman di Demokrat pun diminta untuk sama-sama menerima keputusan ini dengan baik. Jalan perjuangan masih panjang dan jelas di depan mata," ungkapnya.
Kemudian, soal apakah akan tetap dibawa ke ranah hukum, Saleh mengaku kalau dirinya tidak mengikutinya. Namun koleganya di PAN yang memang khusus menangani masalah advokasi hukum seperti ini. Karena memang mereka yang menangani dan memfollow up isu ini. "Tetapi jika memang sudah saling memaafkan. Menurut saya tidak perlu diperpanjang lagi, yang untung justru pihak lain," katanya.
Sebelumnya, dalam akun Twitter-nya, Andi Arief menyebut bahwa bahwa Partai Demokrat tidak mengalami kecocokan dengan koalisi yang ada. Karena, kata Andi Arief, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam menentukan cawapres pendampingnya dengan menunjuk orang yang mampu membayar PKS dan PAN. Bahkan ia mengatakan Prabowo sebagai Jenderal Kardus.
"Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke Kuningan. Bahkan keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus," tulis Andi Arief dalam akun Twitter-nya beberapa hari lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
