REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Profil calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi dalam Pemilihan Presiden 2019 bakal memengaruhi pemetaan daerah rawan. Bahkan, profil capres dan cawapres menjadi salah satu aspek krusial ketika Polri melakukan pemetaan keamanan.
"Kalau itu (profil) pasti, itu pasti (memengaruhi) ya. Karena di mana yang daerah pendukung, mana yang daerah yang tidak mendukung," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto di Markas Besar Polri, Jakarta, Kamis (9/8).
Setyo menjelaskan, Polri akan memetakan daerah mana saja yang diperkirakan menjadi basis pendukung suatu pasangan capres dan cawapres. Personel yang dikerahkan di wilayah akan menyesuaikan pemetaan itu.
Hingga Kamis (9/8) siang, Setyo menambahkan, belum diketahui siapa saja yang mendaftar menjadi capres dan cawapres. Pemetaan akan dilakukan setelah pengumuman pasangan capres-cawapres oleh KPU.
"Ini kita belum tau ini, capres dan cawapresnya kan belum diumumkan. Nanti setelah diumumkan pasti kita akan melakukan mapping permasalahan," kata mantan wakil kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu.
Baca Juga: KPU Larang Capres-Cawapres Lakukan tes Kesehatan tak Resmi
Sejak Sabtu (4/8) lalu, KPU sudah membuka pendaftaran capres-cawapres. KPU akan membuka pendaftaran hingga Jumat (5/8) besok, yang dilanjutkan dengan proses verifikasi. KPU akan mengumumkan pasangan capres-cawapres resmi Pemilu 2019 pada 20 September 2018.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian juga menegaskan pengamanan terkait pendaftaran calon presiden dan wakil presiden untuk pemilihan umum 2019 tidak menjadi masalah. Seperti biasa, Polri akan melakukan pengamanan pada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Tidak masalah, kita udah biasa ya pengamanan KPU kita sudah siapkan kekuatan cukup lah," kata Tito di Monumen Nasional, Jakarta, Kamis.
Tito berharap, calon presiden (capres) tidak provokatif dalam berkampanye. “Kami tentu berharap bahwa pemilu Pilpres 2019 ini berlangsung aman damai tidak membawa isu provokatif apalagi black campaign dan lain-lain yang mungkin bisa mengganggu yang lain," ujar Tito.
Tito menyatakan, bagi calon presiden yang telah mendaftar dan memerlukan pengamanan khusus, Polri siap memberikan pengawalan. "Kalau nanti paslon yang sudah ditentukan oleh KPU diterima maka kami akan menawarkan memberikan pengawalan, kalau tawaran itu diterima, ya, kami lakukan pengawalan itu secara profesional," ujar Tito.
Mengenai pengamanan yang akan dilakukan, Tito mengatakan, Polri akan melakukan pengaman seperti tahun-tahun sebelumnya. Polri akan menggelar operasi Mantap Praja yang memang digunakan untuk pengamanan pemilu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika