REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan, istilah 'Jenderal Kardus' adalah luapan emosi pribadi Andi Arief atas ketidakpuasan terhadap kondisi koalisi parpol yang ada. Syarif enggan berkomentar terkait kebenaran jika Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memberikan uang Rp 500 miliar ke PKS dan PAN untuk posisi calon wakil presiden (cawapres).
"Yang penting apa yang disampaikan oleh Andi Arief (soal jenderal kardus) itu merupakan manifestasi daripada ketidakpuasan," ujarnya, Kamis (9/8) dini hari.
Selain itu, Syarif Hasan juga menegaskan bahwa Partai Demokrat selama ini tidak pernah meminta kepada Partai Gerindra untuk meminta posisi cawapres. Justru, kata Syarif, posisi cawapres itu diserahkan kepada capresnya. "Tapi, tentunya setelah diputuskan harus disampaikan kepada Partai Demokrat," katanya.
Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Hinca Panjaitan. Mantan pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menyampaikan bahwa perbincangan komunikasi untuk memastikan pasangan yang mau diusung itu masih terus berlangsung. Hinca juga membantah jika pihaknya telah menerima surat dari Prabowo Subianto.
"Kami tidak menerima surat sama sekali dari Prabowo yang kami terima. Kami luruskan tidak ada surat Prabowo yang kami terima," tegas Hinca.
Baca juga: Ini Cicitan Elit Demokrat Soal 'Jenderal Kardus' Prabowo
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief mengeluarkan pernyataan keras di akun Twitter-nya pada Rabu (8/8) malam. Ada dugaan Andi Arief kecewa dengan munculnya nama Sandiaga Uno sebagai cawapres dari Prabowo Subianto.
"Prabowo ternyata kardus, malam ini kami menolak kedatangannya ke Kuningan. Bahkan, keinginan dia menjelaskan lewat surat sudah tak perlu lagi. Prabowo lebih menghargai uang ketimbang perjuangan. Jendral kardus," cicit Andi Arief.
Baca juga: Nilai Andi Arief Lempar Fitnah, PKS Siapkan Langkah Hukum
Sementara, Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menegaskan partainya tidak pernah menerima uang Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno, seperti yang dituduhkan oleh Andi Arief. PKS memutuskan untuk memejahijaukan Andi Arief.
Ketua DPP PKS Ledia Hanifa menegaskan, tudingan Andi Arief sangat serius. Karena, menurutnya, menerima mahar politik dalam proses pencalonan presiden adalah tindakan pidana pemilu yang fatal.
"Pernyataan Andi Arief jelas fitnah keji. Ini tudingan tidak main-main yang memiliki konsekuensi hukum terhadap yang bersangkutan," kata Ledia menegaskan dalam pesan singkatnya, Kamis (9/8).
PKS, ujar Ledia, siap untuk membawa cicitan fitnah Andi Arief ke ranah hukum. Ia menyebut, Andi Arief sebagai petinggi partai politik yang sempat berkuasa di Indonesia tidak selayaknya sembarangan melempar fitnah kepada institusi secara terbuka.
"Saya melihat tidak ada klarifikasi resmi dari partainya sehingga kami menyimpulkan ini juga merupakan sikap institusi partai tempat Andi Arief bernaung," papar dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
