REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Verry Surya Hendrawan, mengatakan Joko Widodo (Jokowi) berencana mendaftarkan diri sebagai capres ke KPU pada Jumat (10/8). Jokowi rencananya tiba di KPU pukul 10.00 WIB.
"Pak Jokowi akan mendaftar ke KPU besok sebelum salat Jumat," jelas Verry dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/10).
Dia melanjutkan, rute yang akan ditempuh yakni rombongan akan berkumpul di Gedung Joeang 45, Menteng, beriringan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal parpol pendukung. Namun, rencana ini menurutnya masih sementara.
"Jumlah rombongan terbatas karena sesuai arahan dari KPU dan kami masih dalam suasana duka musibah gempa di Lombok," tuturnya.
Verry menambahkan, setelah mendaftar, Jokowi beserta rombongan akan melakukan salat Jumat secara berjamaah di Masjid Sunda Kelapa, Menteng. Meski demikian, dalam keterangannya Verry tidak menyebut adanya nama cawapres Jokowi.
Sementara itu, dinamika Pilpres semakin memanas. Nama yang akan mendampingi Jokowi pun masih menjadi teka-teki. Hanya saja, Jokowi memberikan sedikit bocoran dengan menyebut inisial 'M' sebagai Cawapres-nya.
Sejumlah nama yang diprediksi tersebut antara lain Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Muhammad Jusuf Kalla.
(Baca: Temui JK, Airlangga Bantah Bahas Mahfud MD Jadi Cawapres)
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, PDI P terus berkomunikasi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selama ini, kata Hasto, hubungan PDI P dan PBNU berjalan baik.
"Hubungan kami secara institusi, secara kelembagaan, maupun juga secara personal sangat baik antara Ibu Megawati Soekarnoputri dengan Kiai Ma'ruf Amin dan Kiai Said Aqil Siradj berjalan dengan baik," kata Hasto ditemui di depan kediaman Megawati Soekarnoputri, Jakarta pada Rabu malam.
Sebelumnya, Ketua PBNU Robikin Emhas menyampaikan kekhawatirannya bahwa warga Nahdliyin merasa tidak bertanggung jawab moral untuk menyukseskan kepemerintahan jika cawapres bukan dari kader NU.
Hasto menilai hal itu merupakan dinamika politik yang wajar menjelang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Menurut Hasto, hal yang dilakukan PDI Perjuangan adalah mendengarkan dan memperhatikan dinamika politik yang terjadi.
Terkait nama Mahfud MD yang dikatakan oleh Robikin bukanlah kader PBNU, Hasto menjelaskan, partai akan mendengarkan aspirasi dan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak pendukung.
"Pada prinsipnya kami juga menghormati hak politik dari Presiden Jokowi bahwa siapa pun yang menjadi pendamping dari Pak Jokowi harus bisa bekerja sama dengan baik, kemudian juga memperkuat upaya-upaya untuk melakukan pemenangan itu, sesuai di dalam menjalankan kepemerintahan ke depan," kata Hasto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika